.webp)
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno buka suara tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Romy menyebut pemerintah dan legislatif harus bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan itu demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami (legislatif) bersama-sama dengan pemerintah harus bisa bangun demokrasi. Sekuat tenaga mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi, karena ini penting," terang Romy kepada detikJatim usai menghadiri acara Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat (26/9/2025).
Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi makin merosot dengan banyaknya masalah yang bermunculan. Salah satunya kontroversi yang disebabkan oleh beberapa anggota legislatif. Menurut Romy, hal itu menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota legislatif baik di daerah dan pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu (menjadi pembelajaran) kami dan pemerintah harus menjadi satu. Harus fokus pada kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Romy menyebutkan ada sejumlah cara yang dapat digunakan dalam mengembalikan kepercayaan demokrasi masyarakat. Seperti menggelar sosialisasi terhadap pemilih pemula yang merupakan generasi penerus bangsa.
Pendidikan politik dan demokrasi penting disampaikan, agar generasi muda tidak apatis. Selain itu, lanjut Romy, kegiatan demokrasi harusnya dapat dilaksanakan secara dinamis dan praktis.
"Salah satu ide saya yang sangat penting digaungkan adalah penggunaan teknologi e-voting yang dapat digunakan alat demokrasi yang lebih komprehensif, dinamis dan praktis. Selain itu lebih hemat dibandingkan dengan kertas, dan meminimalisir kecurangan dengan kertas Pemilu yang sudah dicoblos," jelasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, menyebut forum bersama Komisi II DPR RI itu penting bagi penguatan demokrasi di Kabupaten Blitar. Untuk itu, pihaknya mengundang perwakilan mahasiswa, sejumlah komunitas dan akademisi yang turut berperan dalam mewujudkan demokrasi.
"Tugas kami belum selesai, termasuk di masa postelection seperti sekarang. Pengawas pemilu punya tugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, khususnya dalam peningkatan partisipasi demokrasi," tandasnya.
(auh/hil)
