.webp)
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penataan kawasan jalur kereta api. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan keselamatan sekaligus mendukung tata ruang kota yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Penandatanganan MoU digelar di Ruang Airlangga, Kantor Daop 8 Surabaya, Selasa (16/9/2025). Kesepakatan tersebut menjadi landasan strategis untuk menata kawasan yang bersinggungan dengan aset KAI maupun jalur kereta api.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyambut positif kerja sama ini. Ia menilai kereta api merupakan moda transportasi penting bagi warga Lamongan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kereta api adalah moda transportasi utama masyarakat Lamongan, dan kami berharap ke depan semakin terkoneksi dengan moda lainnya. Kerja sama ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan transportasi sekaligus membawa manfaat besar bagi masyarakat serta pembangunan daerah," kata Yuhronur Efendi usai penandatanganan MOU, Rabu (17/9/2025).
Sementara itu, Executive Vice President KAI Daop 8 Surabaya Wisnu Pramudyo menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun kolaborasi yang memberi manfaat nyata.
"Hari ini menjadi momen penting dengan ditandatanganinya kerja sama antara KAI Daop 8 Surabaya dan Pemkab Lamongan. Ke depan, kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang terjalin dapat semakin ditingkatkan, sehingga bersama-sama kita mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," kata Wisnu.
Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pendataan dan mobilisasi masyarakat sesuai kewenangan, penertiban bangunan liar di sekitar jalur KA, peningkatan keselamatan perjalanan, serta program penataan kawasan lain yang disepakati bersama.
KAI menegaskan, tanggung jawab mereka tak hanya soal operasional dan bisnis, tapi juga sosial serta lingkungan. Melalui kerja sama ini, KAI bersama Pemkab Lamongan bertekad menghadirkan infrastruktur perkeretaapian yang ramah lingkungan, mendukung pertumbuhan wilayah inklusif, dan berkelanjutan.
(auh/hil)
