.webp)
Ratusan warga yang mengatasnamakan Pejuang Gayatri Rajapatni Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Mereka menuntut penegakan hukum terhadap sejumlah persoalan di masyarakat.
Dengan membentangkan spanduk dan sejumlah poster yang berisi tuntutan maupun sindiran, masaa juga menggelar panggung orasi di depan gedung dewan.
Salah seorang koordinator lapangan Mohammad Ababilil Mujaddidyn, mengatakan dalam aksi tersebut pihaknya menyoroti sejumlah persoalan hukum, konflik sosial hingga layanan publik di Tulungagung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya sejumlah persoalan yang muncul di lapangan berbenturan langsung dengan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah konflik pembangunan makam elit di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung.
"Kemarin pada saat hearing di Dewan Komisi A, kita tanya apakah bangunan tersebut sudah ada perdanya atau belum? Ternyata setelah kami minta jawabannya belum ada perda terkait penyediaan tanah makam tersebut," kata Mohammad Ababilil Mujaddidyn, Kamis (10/9/2025).
Selain itu pihaknya menyoroti dugaan adanya sejumlah tambang galian c ilegal di Tulungagung. Pembiaran terhadap operasional tambang ilegal dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu konflik masyarakat di Kaligentong juga membutuhkan proses penyelesaian.
Untuk pihaknya menuntut pemerintah daerah dan aparat terkait segera turun tangan dan menindaklanjuti persoalan itu.
Pria yang akrab disapa Billy juga menagih janji Bupati Gatut Sunu Wibowo yang pernah terkait pembangunan sejumlah ruas jalan dan infrastruktur yang rusak.
"Tuntutan warga jangka pendek prioritas yang dapat dieksekusi 2 minggu. Nah, ini terkait dengan keluhan masyarakat di Kaligentong. Kemudian pelayanan akuntabilitas pejabat publik meningkatkan peran pengawasan inspektorat daerah melibatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat yang profesional," imbuhnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut massa juga menyoroti isu keretakan hubungan antara Bupati Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin. Mereka meminta keduanya segera bersatu untuk mewujudkan visi misi pemerintah selama lima tahun ke depan.
"Kami menginginkan adanya pimpinan yang harmonis bisa nyengkuyung satu sama yang lain untuk membangun Tulungagung menjadi lebih baik," kata Billy.
Aksi demonstrasi tersebut diterima langsung oleh jajaran forkopimda termasuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD hingga Kapolres dan Dandim 0807.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menyambut baik aksi unjuk rasa tersebut. Pihaknya menilai tuntutan warga kepada dewan dan eksekutif adalah hal yang wajar dan perlu mendapat apresiasi.
"Ya kami menerima aspirasi masyarakat dan akan segera menindaklanjuti bersama pemerintah daerah. Tapi perlu diingat tugas DPRD adalah legislasi, pengawasan dan penganggaran, eksekusi ada di Pak Bupati dan jajarannya," kata Marsono.
Pihaknya mengingatkan, penyelesaian seluruh persoalan yang ada di masyarakat harus melalui prosedur yang benar dan tidak menabrak aturan.
Sementara itu Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan massa, termasuk aspirasi terkait konflik sosial maupun dugaan persoalan hukum.
"Kami akan koordinasikan dengan bagian hukum terlebih dahulu," kata Baharudin.
Saat disinggung terkait isu keretakan hubungan dengan Bupati, Wakil Bupati membantahnya. Pihaknya memastikan hubungannya dengan Bupati baik-baik saja.
"Nggak ada, saya tetap harmonis, nggak ada masalah kok islah," ujarnya.
(auh/abq)
