.webp)
Aksi demonstrasi sempat memanas di Surabaya pada Jumat (29/8). Hingga hari ini, Sabtu (30/8), ribuan mahasiswa masih turun aksi untuk menyuarakan terkait solidaritas korban ojol Affan Kurniawan.
Pakar hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menilai bahwa aksi yang sempat memanas itu, tak hanya soal kericuhan, tapi juga soal komunikasi yang terputus antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
Menurut Satria, apa yang terjadi di Surabaya tidak bisa dilihat sebagai peristiwa tunggal. Ia menyebut, kemarahan massa muncul sebagai bentuk solidaritas yang terbentuk secara organik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya demonstrasi di Surabaya itu adalah bagian dari eksisnya apa yang terjadi di Jakarta. Ada kemiripannya seperti aksi Black Lives Matter di Amerika. Ini berangkat dari solidaritas warga setelah terjadi ketidakadilan yang menewaskan Affan di Jakarta. Dari sana, kemarahan muncul, termasuk di Surabaya," ujar Satria, Sabtu (30/8/2025).
Namun, lanjut Satria, kondisi yang chaos seperti kerusakan fasilitas umum bukanlah hal yang diharapkan dari sebuah aksi.
"Tentu chaotic ini atau kericuhan ini tidak kita harapkannya. Fasilitas umum, rusak dan lain sebagainya," katanya.
Ia menekankan bahwa hal yang lebih penting justru membangun ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
"Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian ruang dialog itu harusnya dibangun oleh pemerintah dan DPRD kita. Pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jatim dan DPRD untuk membuat dialog yang terbuka sehingga massa aksi dapat tenang dan kondusif," jelasnya.
Satria mengusulkan pendekatan-pendekatan persuasif sebagai alternatif langkah penanganan. Ia bahkan mencontohkan apa yang dilakukan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X yang turun langsung menemui massa saat aksi di Yogyakarta.
"Saya rasa Jawa Timur bisa mencoba apa yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono di Jogja yang kemudian dengan sigap pada malam hari langsung kemudian menemui demonstran di Polda DIY. Nah cara-cara ini yang sebenarnya harus dilakukan. Pendekatan persuasif karena kita meyakini bahwa mereka hanya butuh komunikasi," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengikuti pedoman penggunaan kekuatan yang diatur dalam Perkapolri, di mana tindakan represif adalah opsi paling akhir dalam penertiban massa aksi.
"Pendekatan represif itu paling terakhir ya. Perkapolri nomor 1 dan Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Langkah utamanya yaitu cara-cara persuasif mengajak dialog itu yang harus dilakukan," tegasnya.
Terlepas dari eskalasi yang terjadi, Satria mengajak semua pihak untuk menahan diri dan memperkuat ruang demokrasi lewat dialog, bukan kekerasan.
"Sekali lagi, hal-hal yang jauh lebih buruk itu tidak akan terjadi kalau kemudian dialog itu terbuka. Sumbatan komunikasi itu tidak terjadi seperti itu," tutupnya.
(auh/hil)
