.webp)
Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Timur memastikan tidak akan ikut serta dalam aksi unjuk rasa "Rakyat Jawa Timur Menggugat" yang dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2025 di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya.
Sekretaris Jenderal ADO Jatim Samuel Grandy Kalengkongan mengatakan, keputusan ini diambil melalui rapat internal pengurus asosiasi. Dalam kesepakatan tersebut, ADO Jatim memutuskan untuk tidak terlibat dalam aksi yang diinisiasi seorang advokat dan menyasar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Seluruh rekan-rekan Asosiasi Driver Online Jawa Timur sepakat bahwa tidak akan turun aksi pada tanggal 3 September 2025," kata Samuel saat dihubungi detikJatim melalui telepon selulernya, Kamis (28/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samuel menyatakan, pihaknya tidak melarang individu untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena hal tersebut dijamin undang-undang. Namun, ia menekankan agar aksi tersebut tidak membawa nama organisasi jika ada anggota yang tetap memilih turun ke jalan.
"Kami sudah memberikan imbauan kepada rekan-rekan agar supaya tidak turun aksi dan fokus bekerja atau mencari nafkah. Tapi, bilamana ada yang masih ikut aksi tersebut, kami sarankan agar tidak membawa nama asosiasi," tegasnya.
ADO Jatim menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, Samuel menegaskan bahwa ADO tidak ingin terseret dalam situasi yang bisa merugikan anggotanya.
"Kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk tetap fokus bekerja. Jangan sampai ikut dalam gerakan yang belum jelas arahnya, dan berisiko ditunggangi kepentingan lain," tambah Samuel.
Aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada pukul 10.00 WIB itu, membawa tiga tuntutan utama, yakni penghapusan tunggakan pajak kendaraan roda dua dan empat, pengusutan dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah, serta penghapusan pungutan liar (pungli) di sekolah SMA/SMK negeri di Jawa Timur.
Hal senada disampaikan Ketua FSPMI Sidoarjo Agus Supriyanto. Ia menyatakan pihaknya juga tidak akan ikut dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 3 September 2025.
"Karena setiap gerakan kami, buruh atau partai buruh mempunyai konsep terhadap perubahan aturan perundang-undangan yang menjadi target jelas dan terarah. Kalau tanggal 3 September besok, kami tidak paham arahnya, dasar hukum atas tuntutan dan konsep hukumnya," kata Agus.
"Kami mewakili dari buruh tidak mengetahui tujuan gerakan tanggal 3 September, besok kami takut disebut mencari panggung dan terbawa cari panggung, sehingga tidak mewakili tujuan murni rakyat atau buruh," imbuh Agus.
(irb/hil)
