Menteri Keuangan Sri Mulyani menutup kolom komentar akun resmi Instagramnya @smindrawati. Ini setelah ia diviralkan menyebut 'guru itu beban negara' yang beredar viral di media sosial.
Melalui akunnya itu, Sri Mulyani juga memberikan klarifikasi bahwa video yang seolah-olah dirinya tersebut adalah hoax. Ia mengaku tak pernah menyebut seperti yang banyak beredar di media sosial. Namun, ia menutup kolom komentar.
"Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalak HOAX.Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa Guru sebagai Beban Negara," demikian unggahan Sri Mulyani yang dilihat detikJatim, Kamis (21/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, pernyataannya itu merupakan hasil editan atau deepfake. Ia lantas mengajak masyarakat agar tak bijak bermedia sosial.
"Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial. Jakarta, 19 Agustus 2025," tandasnya.
Senada, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga pasang badan dan menyebut bahwa potongan video pernyataan Sri Mulyani yang menyebut 'guru itu beban negara' adalah hoax.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengataka potongan video tersebut dipastikan tidak benar alias hoax. Menurutnya, video itu diambil dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu HOAX. Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara," kata Deni seperti dilansir dari detikFinance, Selasa (19/8/2025).
Dalam video tersebut, Sri Mulyani awalnya mengaku menerima banyak keluhan di media sosial terkait kecilnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Dia bilang permasalahan itu menjadi tantangan bagi keuangan negara.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, permasalahan itu menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh beban pembiayaan guru dan dosen harus ditanggung oleh anggaran negara atau bisa dibantu melalui partisipasi masyarakat. Hanya saja ia tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk partisipasi yang dimaksud.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," katanya.
(dpe/abq)