.webp)
Sejarah terbentuknya Jawa Timur mencerminkan perjalanan panjang penuh dinamika politik, sosial, dan budaya. Wilayah yang kini menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia ini telah menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan sejak era kerajaan Hindu-Buddha, berlanjut ke masa Islam, kolonial Belanda, hingga kemerdekaan Republik Indonesia.
Jejak sejarah Jawa Timur tercatat melalui prasasti-prasasti kuno dan dokumen resmi pemerintahan. Wilayah ini bukan sekadar administratif, tetapi juga jantung peradaban yang melahirkan kerajaan besar Nusantara, termasuk Singasari dan Majapahit.
Perjalanan panjang itulah yang membentuk identitas Jawa Timur hingga menjadi provinsi seperti sekarang. Lalu, bagaimana proses sejarah yang menorehkan peran penting wilayah ini? Berikut ulasan lengkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awal Mula Kerajaan Kanjuruhan di Malang
Melansir situs Bakorwil Bojonegoro, bukti tertua keberadaan pemerintahan di Jawa Timur ditemukan dalam Prasasti Dinoyo yang berasal dari tahun 770 Masehi. Prasasti ini menyebut berdirinya Kerajaan Kanjuruhan di Malang, yang menandai munculnya struktur pemerintahan awal di wilayah ini.
Meski situs kerajaannya masih menjadi perdebatan, Kanjuruhan tercatat sebagai kerajaan pertama di Jawa Timur yang membuka jalan bagi perkembangan politik dan budaya di wilayah timur Pulau Jawa.
Jawa Timur Menjadi Pusat Kerajaan Besar
Pada abad X, Jawa Timur memasuki fase baru. Jika sebelumnya hanya dianggap wilayah pinggiran Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, sejak masa Mpu Sindok (929-947 M), Jawa Timur justru menjelma sebagai pusat kekuasaan. Sejumlah kerajaan besar silih berganti lahir di wilayah ini, antara lain sebagai berikut.
- Kerajaan Medang (937-1017 M)
- Kerajaan Kahuripan (1019-1049 M)
- Kerajaan Daha-Janggala (1080-1222 M)
- Kerajaan Singasari (1222-1292 M)
- Kerajaan Majapahit (1293-1527 M)
Majapahit, yang didirikan Raden Wijaya pada tahun 1293, bahkan berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara, dan dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara.
Struktur Pemerintahan di Era Singasari dan Majapahit
Struktur pemerintahan Jawa Timur sejak masa Singasari sudah sangat maju. Berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255 M) dari masa Raja Wisnuwardhana, tercatat susunan pemerintahan terdiri dari wilayah berikut.
- Kraton (Pusat Pemerintahan)
- Nagara (Provinsi)
- Watek (Kabupaten/Daerah)
- Wanua (Desa)
Pada masa Majapahit, struktur itu semakin disempurnakan dengan istilah Bhumi (Kraton), Negara (Provinsi), Thani/Wanua (Desa), hingga Kabuyutan (Dusun). Sistem administrasi ini menjadi cikal bakal pembagian wilayah modern di Jawa Timur.
Jawa Timur di Masa Mataram Islam
Pada masa Kesultanan Mataram Islam, istilah Bang Wetan mulai digunakan untuk menyebut wilayah Jawa bagian timur. Bang Wetan mencakup pesisir timur hingga wilayah pedalaman Jawa Timur.
Namun, dinamika politik menyebabkan perubahan besar. Setelah huru-hara Cina di Kartasura tahun 1742, seluruh pesisir utara Jawa dan Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni Belanda. Daerah pedalaman tetap berada dalam kekuasaan Mataram, tetapi kekuatan politiknya semakin melemah.
Jawa Timur di Masa Kolonial Belanda
Sejak Perang Diponegoro berakhir pada 1830, seluruh Jawa Timur resmi dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya, Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan mengandalkan para bupati di daerah.
Namun, pada tahun 1929, Belanda mulai menerapkan politik pemerintahan modern dengan membentuk Provincient van Oost Java (Provinsi Jawa Timur). Struktur wilayah dan birokrasi saat itu sudah mirip dengan bentuk pemerintahan provinsi yang ada sekarang.
Jawa Timur Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai menata sistem kenegaraan. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) resmi membentuk provinsi-provinsi, termasuk Jawa Timur, sekaligus menunjuk gubernur pertamanya.
Adalah RMT Soerjo, Residen Bojonegoro saat itu, yang ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur pertama. Ia dilantik 5 September 1945, dan berkantor di Surabaya pada 12 Oktober 1945. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007.
Proses terbentuknya Provinsi Jawa Timur merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-8, ketika Kerajaan Kanjuruhan berdiri di Malang, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai provinsi pada 1945.
Sejarah ini menunjukkan bahwa Jawa Timur bukan sekadar wilayah administratif, melainkan juga pusat peradaban besar Nusantara yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
(ihc/irb)
