.webp)
Pada masa-masa awal kemerdekaan, Jawa Timur menghadapi gejolak sosial dan politik yang luar biasa. Di tengah situasi ini, Raden Mas Tumenggung (RMT) Soerjo diangkat sebagai gubernur pertama pada Agustus 1945. Penunjukkannya menjadi penopang utama bagi pemerintahan provinsi yang baru berdiri, sekaligus medan perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan.
Mengutip buku Pahlawan Nasional Gubernur Suryo karya Dra Sutjiatiningsih, saat tiba di Surabaya pada 12 Oktober 1945, RMT Soerjo langsung dihadapkan ketegangan tinggi. Arek-arek Suroboyo masih bertempur melawan tentara Jepang, sementara Sekutu di bawah pimpinan Kapten Huijer mulai melakukan infiltrasi.
Dalam suasana penuh tantangan, penampilan Soerjo yang sederhana namun berwibawa, berpakaian serba putih dan berpeci, menarik perhatian rakyat dan pejuang. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan cepat beradaptasi dengan dinamika revolusioner.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Teks Proklamasi dalam Bahasa Jawa dan Madura |
Strategi Pemerintahan dan Sinergi Lintas Sektor
Latar belakang kepamongprajaan yang kuat, hasil pendidikan di OSVIA Madiun dan Bestuursacademie Batavia, menjadikan Soerjo sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Timur pada masa genting.
Ia berpengalaman luas sebagai mantri polisi, wedana, hingga Bupati Magetan, yang membuatnya sangat memahami karakter dan dinamika sosial masyarakat. Sebagai pemimpin baru, Soerjo segera membentuk struktur pemerintahan dan merangkul berbagai tokoh perjuangan.
Ia mengangkat nama-nama lokal seperti Dul Arnowo, Roeslan Abdulgani, dan Mr Dwijosewoyo untuk memperkuat staf gubernuran. Bahkan, ia berani mengangkat Wawardi, tokoh yang dulunya dikucilkan Belanda, untuk mengurus bidang pertanian dan logistik.
Struktur pemerintahan tetap mengikuti model gubernur-residen-bupati, namun kini diisi dengan sinergi antara pamong praja, rakyat, dan badan-badan perjuangan seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Menurut jurnal Kepemimpinan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo dalam Pemerintahan Jawa Timur (1945-1947), Soerjo memprioritaskan kebijakan sosial. Ia memperkuat layanan kesehatan dengan menambah fasilitas dan tenaga medis, serta mempercepat pembangunan sekolah demi memperluas akses pendidikan.
Ia juga mendorong partisipasi aktif pemuda dan perempuan. Pada masa kepemimpinannya, lahir Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) yang mendirikan pos pertolongan dan membentuk laskar perempuan.
Di sektor ekonomi, Soerjo menggandeng tokoh Tionghoa seperti Moogle Widjaja untuk menggalang dana perjuangan yang terkumpul hingga Rp200.000, jumlah yang besar pada masa itu.
Untuk sektor pangan dan distribusi, ia menggenjot produksi pertanian dan menghidupkan kembali perkebunan strategis. Peran DKA (Jawatan Kereta Api RI) dan DAMRI (Jawatan Angkutan Motor RI) dimaksimalkan agar arus barang antar-wilayah kembali lancar.
RMT Soerjo mengemban jabatan gubernur hingga pertengahan Juli 1947, sebelum mendapat tugas baru sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Yogyakarta.
(auh/irb)
