Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jombang membuat beban warga melonjak drastis. Bahkan, ada salah satu warga yang PBB-nya naik sebesar 1.202%.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku sudah mendengar kabar tersebut. Ia akan segera mengecek ke Jombang soal keluhan warga tersebut.
"Sedang kami cek," kata Emil usai pembukaan Rakerda DPD Partai Demokrat Jatim di Surabaya, Rabu (13/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah Pemprov Jatim akan menegur Pemkab Jombang, Emil masih akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
"Ditunggu, masih kami cek," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, sepanjang 2025 ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang sudah menerima sekitar 5.000 protes dan pengajuan keberatan dari warga akibat kenaikan PBB P2 yang mencapai 1.202%. Salah satunya yang dirasakan Heri Dwi Cahyono (61).
Ia mengaku terkejut saat mengetahui tagihan PBB tanah dan rumahnya di Jalan dr Wahidin Sudiro Husodo melonjak dari Rp 292.631 pada 2023 menjadi Rp 2.314.768 pada 2024, atau naik 791%. Sementara tanahnya di Dusun Ngesong VI melonjak dari Rp 96.979 menjadi Rp 1.166.209, atau naik 1.202%.
"Dua-duanya naik semua. Jelas saya tidak mampu bayar, sampai sekarang belum saya bayar," kata Heri kepada detikJatim, Selasa (12/8).
Berbeda dengan Heri yang memilih mengajukan keberatan secara resmi, Joko Fattah Rochim (63) meluapkan protesnya dengan cara unik. Ia datang ke Kantor Bapenda Jombang membawa uang koin pecahan Rp 200, Rp 500, dan Rp 1.000 dalam segalon air mineral untuk membayar PBB rumahnya yang naik 370%.
"Uang koin itu bentuk protes saya karena saya tidak punya uang, ini celengan anak saya sejak SMP, sekarang dia (kuliah) sudah semester 2," kata Fattah saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (12/8/2025).
Fattah bercerita, PBB rumahnya pada 2023 hanya Rp 334.178 setelah mendapat pengurangan. Namun sesuai SPPT 2024, ia harus membayar Rp 1.238.428.
"Minta saya, Bupati (Jombang) harus tegas, kenaikan PBB P2 tahun 2024 yang sangat merugikan masyarakat Jombang harus dibenahi," ujarnya.
(faa/hil)