.webp)
Masyarakat Sidoarjo sangat berharap pembangunan Frontage Road (FR) ruas Aloha-Buduran segera tuntas. Proyek ini dinilai krusial untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama Surabaya-Malang, khususnya di titik-titik padat seperti Waru, Aloha, Gedangan, dan Buduran.
Menurut Syamsuddin (42), warga sekitar, keberadaan jalan Frontage Road sangat penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di jalur Waru ke Sidoarjo dan sebaliknya. Ia menekankan bahwa FR akan mempermudah mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
"Tak hanya soal kelancaran lalu lintas, proyek ini juga diharapkan memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal. Kemacetan berkepanjangan selama ini dianggap menghambat aktivitas ekonomi warga," kata Syamsuddin, Jumat (1/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu, pekerjaan di lokasi Desa Buduran Kecamatan Buduran belum maksimal, terlihat bekas tiang listrik yang sudah dipindahkan belum segera diperbaiki. Kondisi itu membahayakan pengendara roda dua yang melintas pada malam hari," imbuh Syamsuddin.
Warga lainnya, Rizal Sukirman (45) juga menyampaikan harapan agar proyek segera diselesaikan. Ia mengakui bahwa ada kendala teknis, terutama terkait pembebasan lahan di beberapa segmen, yang sempat menghambat progres. Namun ia optimistis permasalahan tersebut dapat segera teratasi.
"Warga berharap pembangunan Frontage Road dapat diselesaikan sesuai target, termasuk tahapan pengerasan jalan, pengecoran, hingga pembangunan jembatan, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas, khususnya masyarakat Sidoarjo," kata Rizal.
Menanggapi harapan masyarakat tersebut, Kepala DPUBMSA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi adalah pembebasan lahan di dua titik makam desa, yaitu di Desa Waru dan Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru.
Pembangunan frontage road sepanjang 10,2 kilometer dari Waru hingga Buduran yang digarap Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Air (DPUBMSA) Sidoarjo. Hingga pertengahan 2025, sekitar 800 meter lahan belum bisa dibebaskan karena terkendala sejumlah persoalan, termasuk keberadaan dua makam desa dan lahan masjid.
"Tanah makam ini milik desa, sehingga tidak bisa dibayar dalam bentuk uang. Solusinya harus ganti dengan tanah, dan mencari tanah pengganti di kawasan perkotaan seperti Waru itu tidak mudah," kata Dwi Eko saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, untuk makam Desa Waru, lahan pengganti sudah ditemukan tepat di sebelah makam eksisting. Kesepakatan antara pemilik lahan dengan desa pun telah tercapai, tinggal menunggu proses pembayaran pada tahun ini.
Sementara itu, untuk makam Desa Kedungrejo, pihaknya sempat mempertimbangkan tiga opsi lahan pengganti.
"Opsi pertama dan kedua gagal karena tidak ada kesepakatan. Nah, yang ketiga ini sudah disepakati pemiliknya dan sudah masuk musyawarah desa (musdes). Sekarang masih proses pengukuran di BPN," jelas Dwi Eko.
Tak hanya soal makam, hambatan lain juga terjadi pada pembangunan masjid pengganti Masjid Nurul Huda Kedungrejo yang terdampak proyek. Namun, kabar baiknya masjid pengganti yang dibangun sekitar 100 meter dari lokasi lama ditarget rampung tahun ini.
"Alhamdulillah masjid pengganti InsyaAllah selesai 2025 ini," ujarnya.
Masih ada satu bidang tanah milik warga yang juga masuk dalam trase frontage dan rencananya akan dibebaskan tahun ini. Kemudian, bidang lahan di Banjar Kemantren yang seharusnya dibebaskan 2024 juga belum bisa diselesaikan karena proses waris pemilik yang meninggal dunia dan ahli warisnya berada di luar pulau.
"Anaknya ada yang di Papua, ada yang di Bandung. Baru selesai di akhir 2024. Karena itu lahannya belum bisa dibangun dan akan kami masukkan dalam paket pengerjaan di tahun 2026," tambahnya.
Satu lagi titik yang juga menjadi perhatian adalah ujung trase di Desa Buduran yang berbatasan dengan lahan milik PT KAI. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan PT KAI dan optimistis lahan tersebut bisa segera diurus dan dilepas.
"Sudah ada komitmen dengan PT KAI, semoga bisa diuruk dan dilepas 2026 nanti," tandasnya.
DPUBMSA menargetkan seluruh pembebasan lahan rampung di 2025, agar pelaksanaan fisik frontage road bisa dilanjutkan dan dituntaskan pada tahun 2026.
"Targetnya 2026 seluruh trase tersambung dan tuntas," pungkas Dwi Eko.
(auh/hil)
