.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengikuti peluncuran 80 ribu koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut KDMP merupakan langkah konkret untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan.
"Saya bangga dengan ide Presiden Prabowo menghidupkan koperasi. Anggotanya nanti bisa diambil dari masyarakat kategori miskin atau miskin ekstrem," katanya, Selasa (22/7/2025).
Selanjutnya kata dia, keberadaan Koperasi Merah Putih, bisa menjadi solusi untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Baginya, dengan keberadaan koperasi ditingkat desa, maka pemerataan ekonomi bisa terwujud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Dengan koperasi, pemerataan ekonomi bisa terjadi di seluruh wilayah Jember," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu menambahkan, bahwa selama empat tahun terakhir, APBD yang digelontorkan belum bisa menekan angka kemiskinan. Pihaknya berharap, KDMP ini merupakan solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Pasalnya, dalam menjalankan usahanya, melibatkan semua komponen masyarakat.
"Dalam 4 tahun terakhir, APBD yang digelontorkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember cukup tinggi, mencapai triliunan, tapi angka jumlah warga miskin, juga ikut naik," paparnya.
Selain itu, kata Gus Fawait, KDMP juga bisa mendukung program nasional. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bisa mempermudah pembelian gabah oleh Bulog melalui koperasi desa.
"KDMP ini nantinya bisa mempermudah kita untuk mendukung program nasional bapak Presiden Prabowo, seperti MBG. Selain itu, juga bisa mempermudah pembelian gabah oleh Bulog," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Sartini, menyatakan bahwa, saat ini ada 10 KMP yang sedang diusulkan. Baik dari sisi pembiayaan dan juga mengenai operasi dalam menjalankan usahanya.
Kesiapan terhadap 10 KMP yang ada di Jember ini, harus dimatangkan, terkait dengan kesiapan Koperasi dan desa dalam melakukan pembiayaan.
"Ada 10 tambahan KMP yang saat ini kami teliti kesiapannya dan diusulkan untuk menjadi percontohan, karena hal ini menyangkut kesiapan KMP dalam melakukan pembiayaan," ungkapnya.
(akn/ega)
