MUI Haramkan Sound Horeg, Ansor Jatim Siap Kerahkan Banser!

MUI Haramkan Sound Horeg, Ansor Jatim Siap Kerahkan Banser!

Faiq Azmi - detikJatim
Kamis, 17 Jul 2025 14:45 WIB
Ketua Ansor Jatim, Musaffa Safril siap mengawal fatwa haram sound horeg yang dikeluarkan MUI Jatim.
Ketua Ansor Jatim, Musaffa' Safril siap mengawal fatwa haram sound horeg yang dikeluarkan MUI Jatim. (Foto: Faiq Azmi/detikJatim)
Surabaya -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan sejumlah fatwa haram terkait penggunaan sound horeg. GP Ansor Jawa Timur siap mengawal keputusan fatwa dari MUI Jatim di tengah masyarakat.

Ketua Ansor Jatim, Musaffa' Safril menegaskan pihaknya akan mengawal keputusan para ulama. Ia siap menggerakkan Banser untuk turun mengawasi kegiatan sound horeg.

"Banser siap turun menjaga ketertiban jika diminta masyarakat dan dikoordinasikan dengan aparat," kata Musaffa' Safril kepada detikJatim, Kamis (17/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan satu hal yang tak bisa ditawar bahwa Banser selalu siap mengawal apa yang menjadi keputusan dan arahan para ulama, para kiai NU. Karena di sanalah arah perjuangan kami berpijak dan berkhidmat," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Gus Safril ini menyebut sound horeg telah mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Sudah banyak kericuhan yang timbul akibat kegiatan terkait sound horeg.

ADVERTISEMENT

"Kami menghormati dan mendukung pandangan keagamaan yang disampaikan MUI. Fatwa tentang haramnya sound horeg merupakan seruan moral untuk menyelamatkan ruang publik dari kekacauan bunyi dan kerusakan adab," tegasnya.

"Bagi kami persoalan ini bukan soal pro atau antihiburan. Kami tidak pernah memusuhi kegembiraan, tapi kami menolak hiburan yang membunuh rasa malu dan meracuni generasi dengan vulgaritas yang dibungkus pengeras suara," ujarnya.

"Sound horeg telah menjelma jadi gejala kegersangan nilai. Maka sikap kami jelas ruang publik harus dilindungi," lanjutnya.

Gus Safril juga berharap pemerintah terutama di Jawa Timur bisa mengeluarkan peraturan yang selaras dengan fatwa MUI Jatim tanpa harus mematikan kreatifitas anak muda.

"Kami berharap pemerintah dapat melihat ini sebagai persoalan sosial lebih dalam. Jika pun regulasi diperlukan, maka harus adil tanpa mematikan kreativitas anak muda," ungkapnya.

"Kami berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang edukatif, menyediakan ruang hiburan yang sehat dan bermartabat," tandasnya.




(dpe/hil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads