.webp)
Puluhan personel TNI dipersiapkan untuk mengamankan kejaksaan se-Jatim. Setidaknya, satuan setingkat pleton itu akan disebar di seluruh kejari dan Kejati sesuai kebutuhan atau eskalasi situasi masing-masing wilayah.
Di Jatim, Kodam V Brawijaya menyiapkan sekitar 30 prajurit untuk pengamanan di gedung Kejati Jatim. Sementara, di masing-masing Kejari ada sekitar 10 personel untuk pengamanan.
Kendati begitu, jumlah tersebut dinilai bisa berubah. Diklaim fleksibel tergantung kebutuhan dan eskalasi situasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Kejati Jatim Kuntadi mengatakan, sinergi tersebut bukanlah bentuk intervensi. Namun, untuk menjaga marwah dan independensi penegakan hukum Korps Adhyaksa di Jatim.
"Perlu saya tegaskan, pengamanan ini justru untuk memastikan independensi penegakan hukum, bukan intervensi," kata Kuntadi kepada awak media, Rabu (9/7/2025).
Kuntadi menjelaskan, pengamanan TNI tersebut bersifat situasional. Menurutnya, bila ada perkara yang memerlukan penguatan pengamanan, personel akan dikerahkan secara terukur dan sesuai kebutuhan.
"Semua kembali ke prinsip dasar, menciptakan penegakan hukum yang bebas dari rasa takut, tekanan, maupun ancaman," ujarnya.
Kuntadi menekankan bahwa pengamanan ini tidak hanya untuk melindungi personel Kejaksaan saja, tapi juga untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun.
"Kita harus memastikan bahwa independensi penegakan hukum itu bisa tercipta, sehingga kita bisa menciptakan pelayanan hukum prima untuk masyarakat. Kita akan menggerakkan pengamanan jika suatu penanganan perkara di suatu daerah membutuhkan kekuatan pengamanan, dan itu akan terukur sehingga dipastikan bahwa independensi itu bisa tercipta, kita harus mencegah agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang menjadi korban adalah rakyat," imbuhnya.
Kuntadi berharap, pengamanan dari TNI tersebut bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum di Jatim. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan pelayanan hukum yang prima dan independen.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mengatakan hal senada. Menurutnya, jumlah dan eskalasi pengamanan menyesuaikan dengan kebutuhan.
"Koordinasi teknis nantinya dilakukan antara Kajari dan Dandim masing-masing wilayah. Karena tantangan dan potensi gangguan di tiap daerah berbeda-beda," tuturnya.
Rudy mengungkapkan apel kesiapan pagi ini di Kejati Jatim ini bertujuan mengkroscek hingga memastikan personel serta perlengkapan TNI siap untuk diperbantukan. Terutama saat mendukung pengamanan institusi Kejaksaan di seluruh wilayah Jatim.
"Ini untuk mengecek kesiapan personel dan material yang bisa diperbantukan mendukung pengamanan. Secara teknis nanti akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kodam V/Brawijaya dengan Kejati Jatim," lanjutnya.
Ia menegaskan, pengamanan itu sesuai Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor 422 Tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Telegram Kasad Nomor 1192 tanggal 6 Mei 2025. Dalam regulasi itu, disebutkan maksimal 1 satuan setingkat peleton atau 30 personel untuk pengamanan di Kejati dan 1 SSR atau 10 personel di setiap Kejari.
(auh/hil)
