.webp)
Untuk memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi di daerah, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) membuka layanan Klinik Hukum di Kabupaten Probolinggo.
Klinik ini menjadi ruang konsultasi langsung bagi aparatur pemerintahan daerah yang menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Klinik hukum ini dibuka dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat bertema "Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani", yang digelar di Gedung Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (24/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Didukung Himpunan Mahasiswa Doktor dan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair, acara tersebut dihadiri pejabat pemerintah daerah, aparatur sipil negara, akademisi, dan mahasiswa yang peduli terhadap isu integritas birokrasi.
 Perkuat Birokrasi Bebas Korupsi, Mahasiswa Unair Buka Klinik Hukum di Probolinggo Foto: Istimewa |
Narasumber dari tiga institusi tampil untuk berbagi wawasan. Dari Universitas Airlangga, Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., memaparkan pentingnya memahami tindak pidana korupsi untuk menciptakan birokrasi yang bersih.
Sedangkan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hadir Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H., CSSL, yang mengupas upaya mewujudkan birokrasi bebas korupsi. Sementara Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, menekankan keterbukaan informasi publik sebagai kunci akuntabilitas pemerintah desa.
"Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog yang sehat antara akademisi, birokrat, dan aparat penegak hukum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya membangun sistem birokrasi yang bersih dan profesional," kata Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unair, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
"Komitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang efektif dalam mengedukasi dan melatih aparatur pemerintah serta penegak hukum, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab," tambahnya.
Dukungan pemerintah daerah juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si.
"Kami menyambut baik kegiatan ini karena selaras dengan upaya kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini walaupun diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unair, namun sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, dengan harapan menjadi kontribusi nyata bagi seluruh pejabat daerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik dan berintegritas," tuturnya.
Selain itu, acara juga diisi diskusi interaktif yang memperlihatkan antusiasme para aparatur daerah. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu terbentuknya kerja sama lanjutan dalam bentuk riset, pelatihan, maupun penguatan kapasitas hukum bagi pemerintah daerah.
Lewat pendekatan kolaboratif lintas sektor ini, Universitas Airlangga kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif mendorong reformasi birokrasi dan membangun budaya pelayanan publik berintegritas di Indonesia.
(auh/hil)
