Aksi unjuk rasa ribuan sopir truk di Kota Pahlawan kembali berlangsung. Ribuan sopir truk yang menolak sejumlah aturan pemerintah terkait larangan over dimension over loading (ODOL) di Jatim.
Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Angga Firdiansyah mengatakan, kebijakan tentang ODOL dinilai merugikan para sopir truk. Karena itu, dirinya bersama 1.200 sopir truk meminta aturan terkait ODOL dibatalkan.
"Untuk keseluruhan 1.200 peserta se-Jatim dan luar Jatim. Kami menuntut pembatalan ODOL," kata Angga saat ditemui detikJatim di sela aksi di Frontage Ahmad Yani Surabaya, Kamis (19/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, ia dan para sopir mengaku ada beberapa poin yang disetujui lantaran dinilai masih mempertimbangkan keselamatan. Namun, tidak dengan tarif dan angkutan logistik.
"Sebenarnya kami sejak awal setuju ODOL itu pertimbangan keselamatan. Tapi ada beberapa regulasi yang harus dibuat pemerintah untuk teman-teman logistik, minimal di tarifnya," ujarnya.
Angga mengaku miris lantaran penindakan hanya diberlakukan bagi sopir yang melanggar. Namun, tidak dengan perusahaan yang disebut juga terlibat dan justru menginisiasi adanya pelanggaran ODOL.
"Terus penindakan selama ini kan teman-teman yang punya 1 atau 2 unit saja, tapi untuk perusahaan besar tidak ada penindakan. Penindakan harus keseluruhan. Teman-teman yang muatnya panjang terus berat itu kan karena kebutuhan industri. Kalau kami nggak muat banyak nggak laku mobil kami, nggak dapat muatan," katanya.
Sebab aturan-aturan tersebut dirinya bersama ribuan sopir truk tidak hanya akan menggelar aksi di Dishub Jatim. Namun dirinya juga akan berencana menginap di Kantor Gubernur Jatim
"Nanti ke Polda Jatim terus finish di Kantor Gubernur Jatim. Kalau nggak ada kesepakatan, kami menginap di situ, karena perizinan kami 3 hari," paparnya.
(dpe/hil)