.webp)
Penertiban juru parkir (jukir) liar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berbuntut panjang. Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) menyatakan penolakan keras atas kebijakan tersebut.
Bahkan, Forum Madura mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran selama lima hari berturut-turut. Aksi ini akan dimulai Senin 16 Juni hingga Jumat 20 Juni 2025, dengan berbagai titik strategis, termasuk rumah dinas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Berikut sejumlah fakta Forum Madura tolak penertiban parkir di Surabaya:
1. Protes Atas Kegaduhan Penertiban Parkir
Koordinator aksi FSMI Surabaya Baihaki Akbar menyebut bahwa penertiban jukir liar justru memicu kegaduhan di masyarakat, terutama di media sosial. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan pernyataan sikap kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait kegaduhan penertiban parkir di Surabaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FSMI menganggap pernyataan-pernyataan Pemkot Surabaya yang viral di media sosial, termasuk di platform TikTok, menjadi pemicu utama kegaduhan tersebut. Baihaki juga menolak narasi bahwa jukir liar adalah sumber kekacauan di kota, dan justru menuding Pemkot sebagai pihak yang memperkeruh suasana.
"Yang di mana, permasalahan ini sangat membuat gaduh Kota Surabaya dengan statement-statement, dengan viralnya TikTok-TikTok atau viralnya video-video yang beredar. Jangan hanya menggunakan statement Surabaya gaduh. Yang membuat gaduh adalah Pemerintah Kota Surabaya," kata Baihaki dalam keterangannya.
2. Bakal Demo 5 Hari
FSMI mengancam akan turun demo memprotes kebijakan pemerintah kota itu. Demo ini rencananya akan dilakukan selama 5 hari mulai 16 Juni hingga 20 Juni 2025. Salah satu titik demo, yakni rumah dinas Wali Kota Surabaya EriCahyadi.
"Benar sekali (FSMI akan menggelar aksi terkait penertiban jukir di minimarket)," katanya kepada detikJatim, Jumat 13 Juni 2025.
3. Ancaman Melumpuhkan Kota
FSMI tak sekadar menggelar aksi biasa, mereka menyampaikan peringatan keras bahwa aksi tersebut akan mengganggu aktivitas di Surabaya. Mereka bahkan mengancam akan melumpuhkan jalan Kota Pahlawan.
"Jadi, kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia akan menggelar aksi demo besar-besaran, sebagai bentuk protes nyata terhadap pemerintah Kota Surabaya. Maka dengan ini kami pastikan Senin tanggal 16 sampai Jumat tanggal 20 Juni 2025 kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia akan melumpuhkan Kota Surabaya, camkan itu," terang Baihaki.
4. 5 Tuntutan FSMI
Dalam aksi yang diklaim sebagai bentuk pembelaan terhadap masyarakat Madura dan kritik atas gaya kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, FSMI membawa lima tuntutan utama. Berikut lima tuntutan FSMI terkait pernyataan sikap tolak penertiban parkir.
- Meminta Wali Kota Surabaya setop mencederai hati seluruh masyarakat Madura
- Stop bikin kegaduhan di Kota Surabaya
- Stop membangun pencitraan dan lebih baik membangun Kota Surabaya dari segi pendidikan dan insfratruktur Kota Surabaya
- Stop jadi tiktoker dan selebgram.
- Stop merasa diri sebagai raja di Kota Surabaya
5. Pernyataan Sikap Lengkap FSMI
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia dengan ini memberikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Surabaya. Yang di mana, permasalahan ini sangat membuat gaduh Kota Surabaya dengan statement-statement, dengan viralnya TikTok-TikTok atau viralnya video-video yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait masalah jukir liar lah, yang disebut preman lah, terkait masalah UMKM yang ada di Kota Surabayalah.
Jadi kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia akan menggelar aksi demo besar-besaran, sebagai bentuk protes nyata terhadap pemerintah Kota Surabaya. Jangan hanya menggunakan statement Surabaya gaduh. Yang membuat gaduh adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Maka dengan ini kami pastikan Senin tanggal 16 sampai Jumat tanggal 20 Juni 2025 kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia akan melumpuhkan Kota Surabaya, camkan itu. Salam Sitongoro.
Sebagai informasi, aksi ini merupakan respons atas penertiban jukir liar di area-area seperti minimarket, yang selama ini kerap menjadi tempat aktivitas parkir tidak resmi. Langkah tegas Pemkot Surabaya ini semula ditujukan untuk memberantas praktik premanisme dan menertibkan pengelolaan ruang publik. Namun, FSMI memandang kebijakan tersebut sebagai tindakan yang menyudutkan masyarakat Madura, yang banyak berprofesi sebagai jukir.
(ihc/irb)
