.webp)
Rencana penertiban bus yang dilarang menurunkan penumpang di luar Terminal Arjosari, Kota Malang, mengancam pendapatan puluhan pengojek pangkalan depan Taspen di Jalan Raden Intan. Mereka khawatir akan kehilangan hingga 40 persen penumpang yang selama ini juga termasuk menjadi tumpuan rezeki.
Koordinator Ojek Pangkalan Taspen, Adi Wiyono (55) mengatakan, kebijakan yang akan melarang bus ngetem atau menurunkan penumpang di sekitar Jalan Raden Intan hingga area Taspen akan berdampak langsung pada kelangsungan hidup mereka.
"Ini kami selaku ojek pangkalan, seandainya bus tidak boleh berhenti di Taspen, yang jelas kami terdampak," kata Adi ditemui di pangkalan ojek Taspen, Selasa (10/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi menyampaikan, sekitar 40 persen penumpang ojek pangkalan Taspen berasal dari penumpang bus yang turun di sepanjang jalur sebelum masuk ke terminal.
Menurut Adi, dengan adanya aturan baru tersebut, yang informasinya mereka dapatkan dari media sosial, pendapatan harian yang berkisar antara Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu per pengojek terancam anjlok.
Pangkalan sudah berdiri selama 25 tahun dengan 30 anggota ini juga merasa diabaikan. Adi menyayangkan minimnya sosialisasi dan komunikasi dari pihak Dinas Perhubungan maupun pengelola Terminal Arjosari terkait rencana yang akan diberlakukan mulai 22 Juni mendatang.
"Harapan kami sebelum diberlakukan ada pemberitahuan. Ojek pangkalan dapat perhatian. Seolah-olah kami dipandang sebelah mata," tuturnya.
Adi menambahkan, selama ini perhatian pemerintah seakan hanya tercurah pada ojek online, yang kini diwajibkan menjemput penumpang di dalam area terminal.
Pihaknya merasa kebijakan ini tidak adil dan tidak memberikan solusi bagi para pengojek pangkalan. "Kami mendukung peraturan, tetapi kami juga anak bangsa yang mengais rezeki di sini, mohon diperhatikan. Mungkin kami dicarikan tempat," harapnya.
Meski begitu, Adi menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap ojek online dan mengedepankan sikap saling menghormati. Dikatakannya, sebelumnya telah ada kesepakatan informal mengenai zona penjemputan untuk menghindari benturan.
"Harapan kami ke pemerintah yang punya kewenangan bisa mengayomi sama-sama. Jangan sampai ada benturan, atur kami agar semua bisa cari makan," pungkasnya.
(mua/hil)
