.webp)
Sebanyak 1.200 calon jemaah haji (CJH) furoda asal Jawa Timur dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Mereka adalah bagian dari sekitar 2.000 CJH furoda secara nasional yang tak kunjung mendapatkan visa mujamalah dari Arab Saudi hingga batas akhir keberangkatan.
Ketua DPD ASPHIRASI Jawa Timur, Syihabul Muttaqin menyebut, mayoritas jemaah yang gagal berasal dari Surabaya, Malang, Gresik, hingga Sidoarjo. Ia menyesalkan lambannya proses pengisian kuota tambahan dan minimnya perhatian terhadap nasib para jemaah furoda yang telah mengeluarkan biaya besar.
"Jamaah furoda ini jumlahnya 1.200-an dari Jatim. Mereka sabar, tapi sebagian besar sekarang mulai meminta refund ke travel. Ini harus jadi perhatian. Kuota Indonesia itu sebenarnya tidak ada untuk furoda, yang beredar adalah kuota luar negeri yang diambil oknum travel. Ini jelas melanggar aturan," ujar Syihabul kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syihabul juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam diskusi soal skema haji non-reguler. Menurutnya, minat masyarakat untuk berhaji tanpa antre sangat tinggi dan perlu solusi konkret, bukan sekadar wacana.
Sementara itu, Ali Yasin, salah satu CJH furoda yang batal berangkat, mengaku kecewa berat. Hingga hari ini, dirinya belum mendapatkan kepastian visa meski sudah membayar hampir Rp 500 juta per orang untuk paket haji furoda lengkap.
"Hari ini jadi hari paling berat. Visa belum terbit, Saudi sudah hampir tutup. Kami berharap ada keajaiban, semoga Menteri Agama yang jadi Amirul Hajj bisa lobi pemerintah Saudi. Kalau tidak, ya kami coba lagi tahun depan," kata Ali
Ali menambahkan, kerugian tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual yang sudah dipersiapkan matang. Ia menyebut ratusan jemaah lainnya mengalami hal serupa, bahkan ada yang sudah lansia dan sangat berharap bisa berangkat tahun ini.
Ketua Umum ASPHIRASI, Amaludin Wahab, juga angkat bicara. Ia mendesak pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap fenomena ini. Menurutnya, haji furoda adalah bentuk kebutuhan spiritual masyarakat yang ingin menunaikan ibadah tanpa harus antre belasan tahun.
"Ini bukan soal kaya atau pejabat. Banyak pengusaha, orang tua, yang sudah daftar lama tapi ingin cepat berangkat. Pemerintah harus hadir dengan solusi. Salah satunya skema haji remunurasi dengan tambahan kuota khusus," tegas Amaludin.
Amaludin menyarankan adanya kuota tambahan yang diatur secara proporsional antara haji reguler dan haji khusus, termasuk furoda. Ia juga menilai pemerintah Arab Saudi sebenarnya memberi ruang, namun Indonesia terlalu lamban mengatur dan memanfaatkan kesempatan tersebut.
"Kalau tahun lalu ada tambahan kuota 20 ribu, masa tahun ini tidak ada? Jangan sampai rakyat jadi korban karena ketidakjelasan regulasi," tandasnya.
ASPHIRASI mendorong pemerintah segera mengevaluasi skema haji furoda agar tahun depan tidak lagi terjadi kegagalan massal. Mereka juga meminta penyelenggara travel untuk transparan dan bertanggung jawab terhadap jemaah yang sudah membayar penuh namun tak kunjung berangkat.
(auh/hil)
