.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara tegas melarang seluruh SMA/SMK negeri menggelar kegiatan wisuda dan wisata. Larangan ini disertai dengan sanksi tegas bagi sekolah yang tidak mematuhi aturan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai menegaskan, jika masih ada sekolah yang nekat menggelar wisuda, maka pihaknya akan mencopot kepala sekolah.
"Sanksinya ya berhenti, kita non-jobkan atau kita non-aktifkan sebagai kepala sekolah, karena itu konsekuensi," kata Aries, Minggu (18/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aries mengatakan larangan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Timur. Ia berharap semua SMA/SMK negeri bisa menjalankan aturan tersebut.
"Sudah jelas saya menyampaikan, hati-hati karena ini arahan Ibu Gubernur yang tidak boleh tidak dipatuhi, harus dipatuhi," katanya.
Mantan Kepala BPSDM Jatim ini mengaku pihaknya telah memberikan sosialisasi terkait larangan wisuda jauh sebelum isu tersebut ramai diperbincangkan.
"Itu kita dari awal, orang lain belum ngomong, kita sudah ngomong," tegasnya.
Menurut Aries, kegiatan wisuda tidak diperlukan dalam proses kelulusan siswa dan berpotensi membebani wali murid secara finansial. Ia pun menegaskan bahwa ada konsekuensi serius bagi yang melanggar.
Pj Wali Kota Batu 2023-2025 ini juga menyebut seluruh kepala sekolah telah menandatangani pakta integritas terkait larangan tersebut. Isi dari pakta itu dibacakan secara langsung dalam forum resmi.
"Makanya tadi disampaikan pada waktu pakta integritas yang dibacakan, supaya mereka menghayati apa yang mereka tanda tangani," tandasnya.
(auh/hil)
