.webp)
Drama politik kembali memanas di tubuh PDIP Jawa Timur. DPP PDI Perjuangan resmi mencopot Irwan Bachtiar Rahmat dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Bondowoso.
Ironisnya, keputusan itu diambil saat Irwan masih mendekam di balik jeruji besi lantaran tersangkut perkara dugaan korupsi dana hibah.
DPP PDIP mencopot beberapa Ketua DPC di Jawa Timur. Salah satunya Ketua DPC Bondowoso yang saat ini ditahan di Lapas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irwan Bachtiar Rahmat yang merupakan eks Wakil Bupati Bondowoso periode 2018-2023 itu ditahan lantaran tersangkut perkara hukum. Kejaksaan Negeri Bondowoso menetapkan mantan Wakil Bupati tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bondowoso itu juga langsung dijebloskan ke tahanan menunggu proses peradilan lebih lanjut.
Data yang dihimpun, selain Ketua DPC PDIP Bondowoso Irwan Bachtiar, Ketua DPC Surabaya Adi Sutarwijono serta Wakil Sekretaris Bidang Program Achmad Hidayat juga dicopot. Jabatan Irwan Bachtiar Rachmat digantikan oleh anggota DPRD Jatim Eddy Paripurna.
Disebutkan pula, Kota Pasuruan juga akan menyusul. Di mana akan ada yang dibebastugaskan seperti Surabaya dan Bondowoso.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jatim, Budi 'Kanang' Sulistyono mengatakan, DPP PDIP mengirim surat berisi evaluasi seluruh kinerja DPC se-Jawa Timur, termasuk Surabaya. Surat tersebut dikirim per tanggal 30 April 2025, yang kemudian ditindaklanjuti DPD PDIP Jatim.
Sanksi berupa pencopotan itu diberikan DPP PDIP usai dilakukan evaluasi kinerja partai. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh dari DPP PDIP yang menyoroti kinerja soliditas partai berlambang banteng di Surabaya.
"Yang berjalan (dibebastugaskan) dua. Bondowoso sudah ada Plt (Ketua DPC PDIP)," kata Kanang kepada wartawan di Kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (2/5/2025).
Kanang mengatakan, ada sejumlah daerah yang dievaluasi. Artinya, tidak hanya Surabaya dan Bondowoso saja.
Dia sebutkan bahwa Kota Pasuruan juga akan menyusul.
"Jadi yang sedang kita evaluasi memang Surabaya, Sidoarjo perjalanan, Bondowoso sudah ada Plt, Kota Pasuruan sedang kita proses. Semua mendapat perhatian," jelasnya.
Sanksi itu diberikan DPP PDIP usai dilakukan evaluasi kinerja partai. Di Kota Pahlawan sendiri berawal dari turunnya jumlah perolehan kursi legislatif DPRD Surabaya, kemudian diperdalam karena kurangnya soliditas partai.
"Ya sama soliditas (partai). Sama semua soliditas," pungkasnya.
(dpe/hil)
