.webp)
Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial akan membuka sekolah rakyat untuk semua jenjang dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Skemanya, seluruh biaya pendidikan, seragam, makan dan akomodasi lainnya ditanggung seratus persen oleh negara.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyebut Pemprov menyiapkan 5 sekolah rakyat. Dari jumlah itu, 3 sekolah rakyat rencananya sudah bisa beroperasi pada Juli 2025 mendatang atau pada tahun ajaran baru 2025/2026.
"Jadi Pemprov Jatim ada lima sekolah rakyat, tiga berupa gedung. Kemudian ada dua tanah di Mojokerto dan Jember yang nantinya akan dibangun oleh Kementerian PU," kata Novi di Surabaya, Kamis (24/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novi menyebut tiga gedung milik Pemprov Jatim yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat saat ini dalam proses asesmen dan renovasi. Tiga gedung itu yakni di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Batu.
"Kemudian di BPSDM Jawa Timur Kampus Kawi Kota Malang, dan di SMKN Maritim Brondong Lamongan. Untuk yang dua tanah di Mojokerto dan di Jember itu lahan pada kebun benih mardiraharjo dinas pertanian Jatim," jelasnya.
Lebih lanjut Novi mengatakan selain dari Pemprov, masing-masing kabupaten/kota akan membuat satu sekolah rakyat, kecuali Kota Surabaya.
"Jadi satu kabupaten/kota sudah punya calon lokasi sekolah rakyat masing-masing. (Pemkot) Surabaya tidak membuat, tapi nanti di Surabaya ada satu dan di-handle kampus Unesa, sama seperti di Malang di-handle oleh Universitas Brawijaya dan satu yang BPSDM Jatim di Malang," jelasnya.
Novi menjelaskan pada tiga sekolah rakyat milik Pemprov Jatim rencananya akan beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Di mana rencananya di PPSPA Batu akan menerima 75 siswa tingkat SMP. Kemudian di BPSDM Jatim di Malang akan menerima 75 siswa SMA, dan di SMKN Maritim Lamongan akan menerima 75 siswa.
"Nanti keseluruhan anggarannya dari pusat, insyaallah tiga sekolah rakyat Pemprov Jatim bisa beroperasi Juli nanti. Kalau di tingkat kabupaten/kota yang bangunannya sudah siap itu di antaranya di Kabupaten Mojokerto, Lamongan," bebernya.
"Tugas Dinsos Jatim nanti akan meng-handle calon siswanya dengan data warga tidak mampu dari data milik pusat, dan kami libatkan pendamping PKH. Saat ini sedang pendataan untuk calon siswanya, nanti kami tanya apakah mau sekolah rakyat. Kemudian akan kami seleksi sesuai kuota yang ada," tandasnya.
(faa/iwd)
