.webp)
Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan peran guru, termasuk di dalamnya guru PGRI merupakan tonggak utama Indonesia. Pasalnya, mereka berperan penting mendidik generasi penerus yang nantinya akan jadi pemimpin.
"Guru ini adalah insan yang tentunya sangat menentukan masa depan Indonesia. Dan kita terus melakukan pembenahan dan perubahan pada sistem pendidikan kita. Tidak mudah bagi para guru untuk untuk melakukan perubahan itu. Jadi kami harus terus sambung rasa memberikan semangat kepada segenap guru," kata Emil dalam keterangannya saat menghadiri Seminar Akbar PGRI di GOR Ki Magetan, Minggu (20/4/2025).
Di hadapan ribuan guru PGRI, Emil menegaskan komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas kemaslahatan dan kesejahteraan guru yang ada di Jawa Timur, baik itu yang di lembaga negeri atau swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan PGRI adalah mitra yang sangat utama bagi kami dalam melaksanakan dialog untuk mengimplementasikan kebijakan. Karena pada akhirnya, kebijakan itu bukan ditulis di kantor Pemprov. Tapi dilaksanakan dengan tetes keringat dan jerih payah guru," tegasnya.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, akan terus aktif melakukan dialog dengan PGRI. Terlebih PGRI Jatim juga memberikan akses diskusi bersama dengan PGRI di tingkat kabupaten/kota.
"Karena guru-guru di Surabaya tidak sama dengan di Magetan, Jember, atau Sumenep. Semua punya kekhususan masing-masing. Jadi kami selalu antusias kalau bisa menyambung komunikasi dengan PGRI sebab kita satu keluarga besar di Jawa Timur yang ingin memajukan pendidikan," ujarnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan memastikan kesejahteraan guru terlepas dari kebijakan-kebijakan baru di pemerintah pusat.
"Kita mau menegaskan bahwa di tengah tantangan adanya undang-undang baru yang membuat PAD di Jawa Timur berkurang Rp 4,5 Triliun dan juga adanya efisiensi yang didorong, pendidikan akan selalu menjadi prioritas utama. Karena kita tahu pendidikan dan kesehatan itu adalah wujud hadirnya negara," terangnya.
Sementara, terkait peraturan tetangang guru honorer, Emil menjelaskan bahwa pengangkatan mereka ke PNS atau P3K merupakan sesuatu yang menjadi kewenangan, kebijakan, dan pilihan dari masing-masing daerah sesuai dengan keadaan fiskalnya masing-masing.
"Maka waktu itu pilihannya kalau ruang fiskalnya terbatas adalah apakah mau ngangkat lebih sedikit atau lebih banyak tapi tunjangan kinerjanya disesuaikan. Maka setelah berdialog dengan segenap elemen guru, pilihan kedua yang kita ambil," tegasnya.
Emil menambahkan untuk dapat melakukan rekrutmen guru sekaligus mensejahterakan mereka dibutuhkan ruang fiskal yang memadai. Sehingga masih dibutuhkan penyempurnaan anggaran ke depannya.
"Kami sedang proses finalisasi RPJMD juga yang di sana tentu aspek ini masuk ke dalam konsideran. Tapi itu kan didiskusikan dengan DPRD Provinsi, jadi kami tidak ingin mendahului," tandasnya.
(faa/fat)
