.webp)
Puluhan warga mendatangi tambang pasir di aliran Kali Putih, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Mereka menuntut agar tambang pasir ditutup, karena merusak aliran air yang digunakan para petani.
Sejumlah poster dibentangkan warga yang melakukan aksi di tambang pasir Kali Putih. Mereka sebagian besar petani meminta agar operasional tambang pasir dengan alat berat itu dihentikan.
"Karena adanya pertambangan ini, kami sebagai petani merasa dirugikan. Khususnya masalah perairan," kata salah seorang perwakilan warga, Armuji kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Armuji menyebut debit aliran sungai di Kali Putih kian menurun. Sehingga para petani di Kecamatan Gandusari turut terdampak. Selain itu, air sungai itu juga diduga mengandung zat-zat yang tidak menguntungkan bagi petani.
"Mungkin ada zat-zat juga yang merusak air untuk sawah petani. Kami perwakilan petani dari 4 Kecamatan. Debit air dari lokasi makin sedikit, tidak mencukupi sampai hilir terutama saat kemarau," jelasnya.
Armuji menyebut warga yang mayoritas petani meminta agar operasi tambang pasir itu ditutup. Terlebih penggunaan alat berat juga membuat kawasan sungai tersebut terancam.
"Harapan kami ini (Operasional) diberhentikan mulai hari ini. Kami akan tetap berjuang," katanya.
Sementara perwakilan pihak tambang, Aditya Putra Mahardika menyebut tambang pasir sudah memiliki izin resmi. Sehingga, pihaknya akan tetap berpacu pada undang-undang dan hukum yang berlaku.
"Status izin, sudah resmi bisa dicek di MODI ESDM. Atas nama CV Barokah Sembilan Empat, sudah legal. Kalau tidak legal kami tidak berani (beroperasi)," jelasnya kepada wartawan di lokasi.
Aditya turut menemui warga yang melakukan aksi tersebut. Menurutnya, pihaknya juga dalam masa transisi terhadap managemen yang baru. Sehingga, pihaknya akan menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat.
"Saya baru 1 minggu dipindahkan kesini, managamen yang lama sudah diganti seluruhnya. Jadi kami tetap akan menerima aspirasi dari masyarakat, dan akan kami koordinasikan dengan pimpinan," katanya.
Ditanya soal tuntutan penutupan operasional, Aditya mengaku masih akan berkoordinasi dengan tim teknis dan legal. Sebab, hal itu membutuhkan keputusan dari jajaran direksi.
"Kami masih koordinasi dengan tim teknis kami dan legal kami. Pada prinsipnya segala bentuk hambatan, tantangan pada tambang legal itu ada undang undang dan hukumnya. Jadi kami koordinasikan dulu," tandasnya.
(abq/fat)
