.webp)
Angka prevalensi stunting di Jawa Timur diklaim terus menurun selama 5 tahun terakhir. Namun ada sejumlah daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian, salah satunya wilayah Madura.
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin mengatakan penurunan angka stunting sejalan dengan sejalan dengan penurunan di tingkat nasional. Bahkan prevalensi stunting cukup baik, karena selalu di bawah angka nasional.
"Sebenarnya (angka stunting) kita sudah lumayan membaik untuk Jawa Timur, karena saya sudah 5 tahun jadi Ketua PKK Jawa Timur, kalau dibanding dulu ketika saya masuk PKK itu sudah sangat lumayan," kata Arumi Bachsin di Pendapa Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, Selasa (11/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data yang dihimpun detikJatim dari Bappeda Jawa Timur, penurunan stunting cukup signifikan. Pada 2019 angka stunting mencapai 26,86%, pada 2020 turun menjadi 23,50%, 2021 jadi 19,20%, dan 2023 kembali turun menjadi 17,70%.
Sedangkan data dari BKKBN Jatim, jumlah keluarga berisiko stunting juga memiliki tren penurunan. Pada 2022 terdapat 1.757.481 keluarga berisiko, pada 2023 turun menjadi 1.513.817, dan pada 2024 menjadi 1.000.745 keluarga.
Keluarga berisiko itu terjadi karena sejumlah faktor, yakni pasangan usia subur (PUS) yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak. Selain itu dari verifikasi dan validasi BKKBN Jatim, keluarga berisiko stunting banyak yang punya sanitasi kurang layak, sumber air minum tak layak dan rumah tidak layak huni.
Arumi mengatakan upaya penurunan stunting terus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah provinsi maupun masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Jatim.
"Masih ada ruang untuk sama-sama kita terus menekan angka stunting, gizi buruk. Banyak kota-kota yang punya inovasi luar biasa," ujarnya.
Dari 38 kabupaten/kota di Jatim mayoritas telah berhasil menurunkan angka stunting. Meski demikian ada beberapa daerah yang belum menunjukkan hasil penurunan yang signifikan.
Setiap daerah memiliki tantangan dan hambatan yang berbeda-beda, beberapa di antaranya karena kesulitan mengakses makanan bergizi hingga kultur masyarakat yang susah untuk diluruskan.
"Ada juga yang karena kulturnya. Kesukaannya atau biasanya makan apa gitu, ketika disuruh ganti, yuk ke protein hewani masih susah. Yang butuh penanganan khusus itu wilayah Madura," imbuhnya.
Istri Wagub Jatim Emil Dardak ini menambahkan, selain problem stunting dan gizi buruk. Periode lima tahun ke depan ada beberapa program strategis TP PKK yang akan dilaksanakan, yakni dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberlanjutan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), hingga Selantang atau Sekolah Lansia Tangguh.
(dpe/iwd)
