.webp)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Fahrul Muzaqqi menyebut, PDIP sedang menunjukkan kekuatannya kepada pemerintah dan publik.
"Itu menunjukkan power dan sisi istimewa PDIP dan Bu Mega. Langkah politik dengan meminta kepala daerah PDIP menunda retret, saya rasa sebagai bentuk sisi kharismatik PDIP dan Megawati yang ingin ditunjukkan ke pemerintah juga publik," kata Fahrul saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahrul menyebut, instruksi Megawati sebagai simbol ke pemerintah bahwa PDIP masih memiliki kekuatan besar, meski sudah tidak menjadi penguasa di tingkat eksekutif.
"Di sisi lain, itu menunjukkan secara simbolis bahwa PDIP ini masih memiliki taring, masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam artian situasi pasca penetapan tersangka Sekjen Hasto, lantas ada langkah politik mengejutkan dengan menunda retreat," jelasnya.
"Secara simbolis PDIP dan Megawati ingin menunjukkan PDIP partai besar dan memiliki kekuatan besar," tambahnya.
Menurut Fahrul, instruksi Megawati juga untuk sebagai ajang adu kekuatan ke pemerintah bahwa PDIP masih bisa memainkan isu-isu dan dinamika politik di tingkat nasional.
Baca juga: Pesan Megawati Saat Hasto Ditahan KPK |
"Jadi Megawati ingin menunjukkan bahwa PDIP bukan partai sembarangan dan punya taring serta berpengaruh besar, bahkan masih mampu memainkan ritme politik nasional yang berlangsung," ungkapnya.
Fahrul menambahkan, saat ini Prabowo menjadi sosok sentral sebagai penengah antara konflik berkepanjangan antara PDIP dan Jokowi
"Apakah ke depan ada counter attack dari PDIP kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, di sini saya melihat figur Pak Prabowo jadi sosok yang punya peran untuk menyeimbangkan di antara konflik PDIP dan Jokowi. Prabowo di tengah-tengah, dan patut kita nanti langkah apa yang nantinya akan diambil Prabowo termasuk kaitannya pemerintahannya ke depan bersama PDIP," tandasnya.
(faa/hil)
