.webp)
Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Jatim beberapa kalu mengalami kericuhan. Kericuhan terakhir, sekitar 5 mahasiswa diduga diamankan oleh polisi dan dibawa masuk ke Gedung DPRD Jatim.
Presiden BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar menyebut ada beberapa mahasiswa yang dibawa aparat kepolisian masuk ke dalam Gedung DPRD Jatim. Hingga kini mahasiswa yang diamankan belum kembali ke barisan massa.
"UINSA 1 (Mahasiswa yang dibawa polisi), total ada 5, gabungan (dari beberapa kampus)," kata Atta saat ditemui detikJatim usai mediasi dengan polisi, Senin (17/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih detail Atta menjelaskan, ke-5 mahasiswa yang dibawa polisi itu salah satunya berasal dari UINSA, kemudian 1 orang dari Unair, dan 3 orang mahasiswa Unesa.
Mengetahui 5 dari massa mahasiswa diamankan saat ricuh, perwakilan beberapa kampus menanyakan hal ini kepada pihak polisi. Namun mahasiswa tidak mendapat jawaban apapun dari kepolisian.
 Mahasiswa bertahan di DPRD Jatim tanyakan nasib 5 teman yang dibawa polisi (Foto: Esti Widiyana/detikJatim) |
"Kami menegosiasi dengan baik-baik tapi polisi tidak mau bahkan terkesan mereka tidak mau mendengarkan kami. Sampai sekarang kami masih bertahan demi kawan-kawan kami yang diambil tadi," jelasnya.
Salah satu perwakilan dari BEM UINSA, Wendi Septian menyebutkan tidak hanya mahasiswa yang dibawa polisi, ada juga sejumlah mahasiswa yang mengalami luka-luka.
"Saya tadi melihat teman kami 5 orang dibawa ke dalam sama anggota. Diculik. Tadi juga kami ngomong di sini tidak mau dikeluarkan. Ada yang luka," kata Wendi.
Saat ditanya alasan polisi membawa mahasiswa, Wendi sendiri mengaku tidak tahu. Sebab saat mereka berupaya menanyakan itu, tidak ada jawaban yang terang dari petugas kepolisian.
"Nggak tahu alasannya apa, hanya diam. Kami meminta dikeluarkan teman kami tapi polisi hanya diam," tandasnya.
Wartawan mencoba mengklarifikasi mengenai 5 mahasiswa yang dibawa oleh pihak kepolisian, sayangnya Wakil Kepala Polrestabes Surabaya AKBP M Ridwan yang memimpin pengamanan demo di Gedung DPRD Jatim enggan memberikan keterangan.
(dpe/fat)
