.webp)
Muncul usulan agar pejabat, termasuk menteri, menggunakan transportasi umum saat bekerja. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menanggapi dengan menyebut dirinya sudah terbiasa berjalan kaki.
"Saya kan emang biasa jalan kaki. Coba lihat tuh kaki saya gede. Kita dari petani sudah biasa lah naik mobil, jalan kaki, naik bus, apalagi dulu mulai sekolah kalau nggak jalan ya angkutan umum," ujar Zulhas di sela kunjungan kerja bertemu petani di Kecamatan Licin, Banyuwangi, Senin (3/2/2025).
Menurut Zulhas, usulan tersebut bisa saja diterapkan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak untuk pekerjaan dengan jadwal kunjungan yang padat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang seperti hari ini misalnya, kan sehari acaranya enam. Iya kan, tidak mungkin saya kalau tidak cepat, kan telat. Kalau telat nanti kecewa, kita ini sudah menunggu. Kalau kita tidak cepat sampai, petaninya kecewa," terangnya.
Zulhas menegaskan penggunaan kendaraan dinas dengan kawalan bukan bagian dari gaya hidup, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan tugas kerja.
"Jadi bukan buat gaya-gayaan. Kalau perlu cepat, baru. Kalau nggak, kita juga bisa sambil lari, bisa naik ojek, tidak ada masalah," tambahnya.
Permintaan agar pejabat menggunakan transportasi umum sebelumnya disampaikan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menilai pejabat seharusnya meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya.
"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan, akan terjadi kecemburuan sosial," kata Tory beberapa waktu lalu seperti dilansir detikOto.
MTI sepakat agar pengawalan hanya dibatasi untuk pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden.
"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno.
(hil/iwd)
