Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bertamu ke Gedung Negara Grahadi untuk menemui Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Keduanya melakukan penandatanganan Adendum kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta.
Penandatanganan adendum kesepakatan bersama nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tertanggal 31 Januari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai bidang yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.
"Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta," ujar Adhy, Jumat (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya tentu ini sangat penting karena kerja sama antar daerah itulah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta," tambahnya.
Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta telah terjalin sejak 3 juni 2021 dan akan berakhir 3 juni 2026. Adhy menyebutkan ke depan kerja sama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama itu.
"Di antaranya bidang pangan, pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan, peluang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif, SDM, kehutanan, koperasi dan UMKM, serta bidang lain yang terkait urusan pemerintahan," terang Adhy.
Dia menambahkan Jawa Timur bisa menjadi partner kerja sama Jakarta karena memiliki sejumlah kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,91% pada Triwulan III tahun 2024.
"Jawa Timur juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1%. Di mana pada Desember 2024 inflasi Jatim sebesar 1,51% (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan," terangnya.
Lebih lanjut, Adhy juga menjelaskan Jatim mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama 4 tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2023. Berdasarkan angka sementara BPS, produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras.
"Ini berkontribusi sebesar 17,52% terhadap produksi padi nasional," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program itu dia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.
"Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan," katanya.
Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62% terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28% terhadap populasi sapi potong nasional.
"Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia," terangnya.
Banyaknya populasi sapi di Jawa Timur ini, menurut Adhy membuat Pemprov Jatim terus berupaya menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.
"Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95% dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi," jelasnya.
Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status itu, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.
"Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan," tegasnya.
Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan pada tahun anggaran 2025 dia mengimbau dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran fasilitasi vaksinasi, obat, fasilitasi IB.
"Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan," katanya.
Adhy menyebut beberapa hal itu dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over suply.
"Dan Insya Allah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan," jelasnya.
"Kami optimis, kerja sama antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerja sama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi," harapnya.
(dpe/iwd)