.webp)
Inspektorat Pemkab Malang tengah menindaklanjuti dugaan pungli melibatkan oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sejumlah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) akan dimintai klarifikasi mengenai kebenaran dugaan pelanggaran hukum itu.
Kepala Inspektorat Pemkab Malang Nurcahyo mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan memeriksa oknum pejabat di lingkungan Diknas yang diduga melakukan pungli.
"Sudah, kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan terkait dugaan tersebut," ujar Nurcahyo saar dikonfirmasi detikJatim, Selasa (28/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nurcahyo mengungkapkan akan memanggil Kepala SDN penerima proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 yang diduga menjadi korban pungli.
"Kami sudah menjadwalkan untuk memanggil Kasek penerima DAK yang diduga menjadi korban pungli," ungkapnya.
Nurcahyo menyebutkan setidaknya ada 47 kepala sekolah yang dijadwalkan akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan pungli itu.
"Sementara ada 47 (Kasek) yang kami mintai keterangan. Tahapan ini untuk mencari bukti dan saksi berdasarkan keterangan terlapor dan pelapor," sebutnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Asep Suriaman secara terang-terangan mengungkap dugaan pungli dilakukan Kabid SD Dinas Pendidikan Malang berinisial LS.
Asep mengaku berdasarkan keterangan sejumlah Kasek pungli dilakukan saat terduga berkunjung ke sekolah-sekolah penerima DAK dengan memberi kode agar sekolah menyediakan sejumlah uang transport yang disiapkan dalam amplop.
"Operasinya sangat rapi, hingga tidak ada saksi mata," tegasnya terpisah.
Berdasarkan data yang dimiliki Pusdek, ada 49 sekolah tingkat SD menerima alokasi DAK tahun 2024 senilai Rp 30,47 miliar. Dari jumlah itu hampir separuhnya menyampaikan keluhan dugaan praktik pungli kepada Pusdek.
"Kurang lebih DAK SD tahun anggaran 2024 diperuntukkan bagi 49 sekolah. Anggarannya mencapai Rp 30,47 miliar dan sekitar 20-an dari mereka yang mengutarakan uneg-unegnya atau melaporkan. Itu pun hanya perwakilan dari mereka," pungkas Asep.
Dugaan praktik pungli ini diungkap oleh Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Setelah menerima pengaduan dari sejumlah Kepala Sekolah SD negeri yang diduga menjadi korban pungutan liar.
(dpe/iwd)
