.webp)
Isak tangis guru honorer pecah di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Sebanyak 22 guru honorer mendatangi kantor wakil rakyat untuk mempertanyakan status kelulusan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sayangnya, para guru itu tidak bisa bertemu dengan anggota DPRD karena ada kegiatan di luar kota. Para guru yang status kelulusannya dibatalkan secara sepihak itu didampingi oleh Supriyono yang merupakan ketua pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember. Supriyono menyebut, 22 guru honorer itu diduga menjadi korban kebijakan.
"22 guru honorer yang tidak jadi lolos PPPK ini kami duga korban kebijakan," katanya, Rabu (22/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 7 Januari 2025, para guru tersebut sudah dinyatakan lolos seleksi. Namun, pada tanggal 14 Januari, muncul surat edaran dari Bupati Jember yang mengubah status Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) dari tidak lulus menjadi lulus. Dampaknya, nama-nama 22 guru yang awalnya dinyatakan lolos akhirnya dianulir.
Cornelia Martha, guru honorer salah satu sekolah di Kecamatan Sukorambi, Jember menyatakan, keluarganya juga sudah mengetahui mengenai pengumuman dirinya yang telah dinyatakan lulus seleksi. Dengan kebijakan yang seperti ini, ia tidak hanya dirugikan secara pribadi, tapi keluarganya juga dikecewakan.
"Keluarga kami sudah sangat bangga dengan pengumuman kelulusan kami. Kalau begini kan tidak hanya kami sendiri yang dirugikan, tapi banyak keluarga kami yang juga dikecewakan," ucap Martha sambil menangis terisak.
Martha mengatakan ia bersama teman-temannya yang datang ke kantor DPRD ingin meminta keadilan. Pasalnya, sudah banyak hal yang dikorbankan untuk bisa lolos PPPK.
"Kami minta keadilan, supaya apa yang kami usahakan secara serius dengan mengorbankan banyak waktu. Bahkan, kami meninggalkan anak didik kami di sekolah, itu kan bukan perkara yang mudah bagi kami," paparnya.
Baca juga: Formasi dan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu |
Martha menyebut ia sampai mengorbankan waktu yang seharusnya digunakan untuk mengantarkan suaminya yang seorang TNI berangkat tugas kemanusiaan ke Lebanon. Namun, Martha lebih memprioritaskan ujian agar bisa lolos seleksi PPPK.
"Kami rugi waktu, tenaga, materi, semuanya saya korbankan. Demi melaksanakan ujian, saya sampai meninggalkan waktu untuk mengantarkan suami saya berangkat ke Lebanon, bagi saya itu waktu yang sangat berharga," tegasnya.
Martha mengaku sangat kecewa dengan banyaknya waktu yang sia-sia dari mengikuti ujian, melengkapi semua berkas, hingga pengumuman lolos yang dibatalkan.
"Yang saya kecewakan waktu saya terbuang sia-sia," pungkasnya.
(hil/iwd)
