Deretan Kebijakan dan Pernyataan Kontroversial Donald Trump Usai Dilantik

Donald Trump kembali dilantik menjadi presiden AS yang ke-47 dan akan memimpin negeri Paman Sam selama empat tahun ke depan. Ia resmi mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat dengan perolehan 312 suara elektoral dalam Pemilu 2024.

Pelantikan ini menjadi kali kedua Trump dilantik sebagai penguasa Paman Sam. Sebelumnya dia sempat menjabat Presiden AS ke-45 didampingi Mike Pence pada 2017-2021.

Selama masa pemerintahannya yang pertama, Donald Trump mengambil kebijakan yang cukup kontroversial, mulai dari perang dagang dengan China, reformasi kebijakan imigrasi, travel ban untuk negara mayoritas muslim, hingga keluar dari Paris Agreement.

Kebijakan Kontroversial Donald Trump

Hal yang sama terjadi pada masa pemerintahannya yang kedua. Baru beberapa jam usai dilantik, Trump mengambil sejumlah kebijakan kontroversial lainnya.

Dirinya langsung menandatangani sejumlah dokumen perintah eksekutif terkait berbagai keputusan atau arah kebijakan pemerintahannya. Berikut sejumlah kebijakan kontroversial Donald Trump setelah dilantik menjadi presiden Amerika Serikat.

1. Keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

President-elect Donald Trump takes the oath of office during the 60th Presidential Inauguration in the Rotunda of the U.S. Capitol in Washington, Monday, Jan. 20, 2025. (Kevin Lamarque/Pool Photo via AP) Foto: AP/Kevin Lamarque

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut penilaian Trump, WHO telah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya.

Saat ditanya wartawan perihal kebijakan ini, Trump menyebut "WHO menipu kita. Semua orang menipu Amerika Serikat dan itu sudah cukup. Hal ini tidak akan terjadi lagi," ujar Trump kepada wartawan setelah kembali ke Ruang Oval pada hari yang sama.

Ia juga menyoroti kontribusi finansial AS terhadap WHO yang menurutnya tidak seimbang.

"China membayar 39 juta dolar AS (sekitar Rp635,6 miliar) dan kami membayar 500 juta dolar AS (sekitar Rp8,15 triliun). Rasanya agak tidak adil bagi saya, meskipun itu bukan alasannya, tetapi saya memutuskan untuk keluar," tambahnya.

Berdasarkan keputusan ini, AS resmi keluar dari keanggotaan WHO dalam kurun waktu 12 bulan dan menghentikan semua kontribusi finansial. Untuk diketahui, AS menjadi salah satu pendukung finansial terbesar WHO, menyumbang sekitar 18% dari keseluruhan pendanaannya.

2. Menarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris

Kebakaran di LA Foto: Apu Gomes/Getty Images via Business Insider

Trump langsung menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi memulai proses penarikan AS dari perjanjian tersebut. Ia mengeklaim bahwa langkah ini akan menghemat lebih dari satu triliun dolar Amerika Serikat.

"Saya segera menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan berat sebelah ini," ujar Trump dalam parade pelantikan di Capital One Arena, Washington DC, Senin (20/1/2025).

Di periode keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya menarik diri dari Perjanjian Iklim lagi demi membuka jalan bagi penambangan baru.

"Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kita sendiri saat China mencemarinya dengan impunitas," lanjutnya.

3. Menghentikan Bantuan Luar Negeri Selama 90 Hari

Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan seluruh program bantuan luar negeri AS selama 90 hari, sembari meninjau konsistensi program tersebut dengan kebijakan pemerintahannya.

"Semua kepala departemen dan lembaga yang bertanggung jawab atas program bantuan pembangunan luar negeri Amerika Serikat harus segera menghentikan kewajiban baru, dan pencairan dana bantuan pembangunan ke negara-negara asing," demikian bunyi perintah eksekutif yang ditandatangani Trump di Ruang Oval.

Dalam dokumen tersebut, Trump mengkritik industri bantuan luar negeri yang dianggapnya tidak sejalan dengan kepentingan Amerika.

"Bantuan ini menciptakan ketidakstabilan perdamaian dunia dengan mempromosikan gagasan di negara-negara asing yang berlawanan secara langsung dengan hubungan harmonis dan stabil di dalam maupun antarnegara," ujar Trump.

Namun, dokumen tersebut tidak secara jelas menyebutkan jumlah bantuan yang akan terpengaruh pada tahap awal kebijakan ini.

4. Menerapkan Kebijakan Anti-Sensor dan Memulihkan Kebebasan Berpendapat

U.S. President Donald Trump throws a pen after he signed executive orders next to U.S. Vice President JD Vance on the inauguration day of Trump's second Presidential term, inside Capital One Arena, in Washington, U.S. January 20, 2025. REUTERS/Brian Snyder Foto: REUTERS/Brian Snyder

Trump juga berkomitmen untuk mencabut regulasi yang menurutnya membatasi kebebasan berpendapat di AS.

"Setelah bertahun-tahun upaya federal yang ilegal dan inkonstitusional untuk membatasi kebebasan berekspresi, saya juga akan menandatangani perintah eksekutif untuk segera menghentikan semua penyensoran pemerintah dan mengembalikan kebebasan berbicara ke Amerika," ujar Presiden AS Donald Trump di Capitol Rotunda, Washington D.C, pada Senin (20/1/2025).

Selain itu, Trump menambahkan bahwa ia tidak akan membiarkan kekuasaan pemerintah digunakan untuk menyerang lawan politik.

"Kita tidak akan membiarkan itu, tidak akan terjadi lagi. Di bawah pimpinan saya, kita akan menegakkan kembali rasa adil, kesetaraan, dan hukum yang tak berat sebelah berdasarkan hukum konstitusi," ujarnya

5. Menunda Pemblokiran TikTok

Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menunda tenggat pemblokiran TikTok dalam hari pertamanya berkuasa. TikTok diberikan waktu 75 hari untuk mengikuti aturan undang-undang Amerika Serikat sebelum diblokir.

TikTok seharusnya telah dilarang beroperasi di AS pada 19 Januari 2025, atau sehari sebelum pelantikan Trump menjadi Presiden AS. Bahkan, TikTok sempat menutup operasi selama beberapa jam pada akhir pekan lalu.

Isi Perintah Eksekutif Trump adalah "memerintahkan Jaksa Agung AS agar tidak menegakkan isi UU agar pemerintahannya punya kesempatan untuk menentukan kebijakan dan tindakan terkait TikTok."

Presiden Trump berencana membawa aplikasi video pendek ternama ini sebagai salah satu bahan negosiasi dengan pemerintah China. Bahkan dalam kesempatan itu dirinya juga menyarankan agar AS menjadi pemilik setengah atau 50% dari bisnis TikTok sebagai imbalan agar aplikasi tersebut tetap berjalan.

"Jadi jika kita menciptakan nilai tersebut, mengapa kita tidak berhak atas setengahnya?" kata Trump sembari menambahkan bagaimana aplikasi tersebut dapat bernilai ratusan miliar dolar.

6. Trump Beri Pengampunan Penuh pada 1.583 Perusuh Gedung Capitol

Sebuah video baru dirilis menunjukan perusuh di gedung Capitol AS masuk ke ruang senat, Kamis (7/1). Mereka mengacak-acak meja senator dan menduduki kursi Wakil Presiden AS, Mike Pence. Foto: Screenshoot AFP

Beberapa jam setelah menjabat, Presiden AS Donald Trump pada Senin (20/1/2025), memberikan pengampunan kepada 1.583 terdakwa yang menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

Kekerasan tersebut terjadi karena ulah massa yang dipicu dengan kebohongan Trump atas hasil pemilu 2020. Mereka menyerbu Gedung Capitol untuk menghentikan sertifikasi kemenangan Presiden Joe Biden.

Keputusan Trump memberikan pengampunan kepada perusuh yang menyerang polisi menggarisbawahi ia kembali berkuasa. Selain itu, Donald Trump juga memerintahkan agar semua kasus pidana yang tertunda terhadap terdakwa kerusuhan Gedung Capitol dibatalkan.

Pernyataan Kontroversial Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah melontarkan pernyataan kontroversial yang menuai pro dan kontra. Pernyataannya ini menambah deretan kontroversi yang sering mewarnai kiprahnya di panggung politik.

1. Hanya Mengakui Dua Jenis Kelamin

Ilustrasi Jenis Kelamin Bayi Foto: Getty Images/iStockphoto/Prostock-Studio

Trump menegaskan bahwa kebijakan resmi pemerintahannya adalah hanya mengakui dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita.

"Pada hari ini, ini akan menjadi kebijakan resmi Amerika Serikat, bahwa hanya ada dua jenis kelamin, pria dan wanita," kata Trump di Capitol Rotunda saat pelantikannya, yang disiarkan secara daring pada Selasa dini hari waktu Indonesia.

Trump juga menyampaikan bahwa pemerintahannya akan menghentikan kebijakan yang ia anggap mencoba "merekayasa ras dan jenis kelamin secara sosial" di berbagai aspek kehidupan.

"Kami akan membentuk masyarakat yang tidak memandang warna kulit dan sesuai prestasi," tegasnya.

2. Berniat Merebut Terusan Panama

Terusan Panama Foto: CNN

Trump menyebut Panama telah melanggar sejumlah perjanjian dengan AS terkait Terusan Panama. Selain itu, dia mengatakan kapal-kapal AS mendapat perlakuan buruk dan dikenakan tarif sangat tinggi hingga memicu kekecewaan bagi rakyat Amerika.

"Kita telah diperlakukan dengan sangat buruk dari hadiah bodoh ini yang seharusnya tidak pernah diberikan dan janji Panama kepada Amerika telah diingkari. Tujuan kesepakatan dan semangat perjanjian kita telah dilanggar sepenuhnya,"

"Kapal-kapal Amerika dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan secara adil dalam bentuk apa pun, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat," kata Trump dalam pidato perdananya di Gedung US Capitol, Amerika Serikat, Senin (20/1/2025).

Trump juga menuding Terusan Panama kini justru dioperasikan oleh China. Oleh karena itu, AS mengancam bakal mengambil kembali Terusan Panama.

"Yang terpenting, China mengoperasikan Terusan Panama. Padahal kita tidak memberikannya kepada China, kita memberikannya kepada Panama, dan kita akan merebutnya kembali," ujar Trump.

3. Memperketat Kebijakan Imigrasi

Mexicans living in the United States, locally called "Paisanos", rest prior to crossing the border into Mexico to spend the Christmas holidays with their families, in Laredo, Texas, U.S., December 18, 2024. REUTERS/Daniel Becerril Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Sejak resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47, Donald Trump langsung meningkatkan serangkaian keamanan di perbatasan selatan sejak Senin. Hal ini juga menjadi salah satu janji politiknya.

Mengutip Associated Press pada Selasa (21/1/2025), Trump telah menghidupkan kembali kebijakan dari pemerintahan pertamanya, termasuk memaksa pencari suaka untuk menunggu di Meksiko, menindak akses suaka, dan merampungkan tembok perbatasan.

"Saya akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan kita. Semua masuk secara ilegal akan segera dihentikan, dan kita akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan alien kriminal ke tempat asal mereka," kata Trump dalam pidato pelantikannya yang disambut tepuk tangan meriah.

Trump akan memenuhi janjinya untuk mendeportasi massal setidaknya 11 juta orang yang sudah berada di negara tersebut secara ilegal. Kebijakan ini disebut sebagai upaya melindungi keamanan nasional dan keselamatan publik. Salah satu kebijakan utama adalah deklarasi darurat nasional di perbatasan selatan.

Deklarasi tersebut memungkinkan pengerahan pasukan bersenjata dan pembangunan tembok perbatasan. Pemerintah juga akan menggunakan teknologi kontra-UAS untuk menangani drone di wilayah perbatasan.

4. Cabut Mandat Kendaraan Listrik

Usai dilantik, Trump langsung berjanji akan membatalkan mandat kendaraan listrik yang dicanangkan Joe Biden. Mandat kendaraan listrik yang dimaksud Trump adalah peraturan federal yang mengharuskan standar emisi kendaraan semakin ketat selama beberapa tahun mendatang.

Trump mencabut perintah eksekutif tahun 2021 yang ditandatangani oleh Joe Biden. Trump mengeklaim pencabutan mandat kendaraan listrik ini akan menyelamatkan industri otomotif AS dan para pekerjanya.

"Anda (konsumen) akan dapat membeli mobil pilihan Anda," kata Trump seperti dikutip The Detroit News.

Trump dalam pidatonya di Gedung Capitol AS juga berjanji bahwa dalam masa jabatan keduanya, industri otomotif Amerika akan berkembang lagi dan memproduksi kendaraan dalam jumlah yang bersejarah.

"Terima kasih kepada para pekerja otomotif di negara kita atas suara kepercayaan Anda yang menginspirasi. Kami telah melakukan hal yang luar biasa dengan suara mereka," ucap Trump.

Video Joe Biden: Kurang dari 100 Hari, Pemerintahan Trump Buat Banyak Kerusakan

Video Joe Biden: Kurang dari 100 Hari, Pemerintahan Trump Buat Banyak Kerusakan