Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran Rp 52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi Rambipuji-Puger di Jember. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kordinasi (Rakor) penyelesaian permasalahan jalan Provinsi Rambipuji-Puger dan Jombang-Puger.
Rapat dilaksanakan di Pendapa Wahyawibawagraha Jember. Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Jember Hendy Siswanto didampingi Wabup Gus Firjaun. Hadir juga Forkopimda Jember dan sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim. Rapat juga dihadiri sejumlah perwakilan warga Puger.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Satib menyampaikan bahwa telah disepakati truk yang boleh melintas di jalan Rambipuji-Puger dan Jombang-Puger muatan maksimalnya 15 ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua pihak yang hadir di Rapat Kordinasi (Rakor) termasuk perusahaan bisa memahami keluhan masyarakat. Dan telah disepakati truk yang boleh melintas maksimal 15 ton," kata Satib, Senin (13/1/2025).
Satib mengatakan badan jalan Provinsi hanya mampu dilintasi oleh truk bertonase 15 ton. Jika melebihi itu, maka jalan akan cepat rusak.
"Memang kemampuan badan jalan milik provinsi itu 15 ton. Sebaik apa pun jalan, kalau yang lewat overload pasti akan cepat rusak," ujarnya.
Saat ditanya mengenai anggaran Rp 52 miliar yang dirasa kurang untuk memperbaiki jalan, Satib menegaskan bahwa selama 3 tahun terakhir Jember dijadikan sebagai prioritas.
"Di Jawa Timur itu terdiri dari 38 kota, 3 tahun terakhir Jember menjadi prioritas," ucapnya.
Pada tahun 2022, ada peningkatan jalan dari Kasiyan sampai Kencong. Nilainya sekitar Rp 80 milliar. Lalu pada tahun 2024 dilakukan pembangunan jembatan di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger.
"Tahun 2025 ada alokasi dana Rp 52 miliar. Yang Rp 30 miliar untuk peningkatan jalan, Rp 22 miliar untuk merawat sepanjang tahun. Ini merupakan anggaran tertinggi dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur," tegasnya.
Mengenai permintaan Bupati agar jalan di beton, menurut Satib, tidak ada persoalan jika memang permintaannya dibeton. Namun panjang jalan yang diperbaiki jadi berkurang.
"Memang akan lebih kuat, tapi tidak sepanjang ketika diaspal," terangnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan warga Puger, Kholilurrohman menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak adanya investor yang datang. Akan tetapi, jika merusak lingkungan hingga menimbulkan korban jiwa maka sampai kapan pun akan ditolak.
"Kita tidak pernah menolak adanya investasi. Tapi kalau adanya investasi justru merusak lingkungan, berisiko besar kepada masyarakat sehingga menimbulkan korban jiwa sampai kapan pun kami tolak," katanya saat diwawancarai setelah Rakor.
Dia menyatakan masyarakat juga sudah menyepakati hasil dari Rakor. Salah satunya yakni truk di bawah tonase 15 ton masih diperbolehkan untuk melintasi jalan.
"Tadi sudah ada kesepakatan-kesepakatan, salah satunya dam truk yang di bawah 15 ton itu masih boleh melintas," tegasnya.
(abq/iwd)