.webp)
Musibah yang dirasakan oleh 61 jiwa penghuni 'Gedung Setan' Surabaya pada Rabu (18/12), sekitar pukul 17.30 WIB karena atap ambrol masih terasa. Penghuni yang masih mengungsi berharap gedung bisa diperbaiki atau mendapat bantuan Pemkot seperti rumah susun.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya tak bisa mengintervensi bangunan. Sebab, Gedung Setan bukan bangunan milik pemkot dan asal-usul gedung tidak jelas pemiliknya.
"Nanti kita akan koordinasi dulu dengan RT, RW, LPMK, dan kita juga minta pendampingan dari kejaksaan, akan kita seperti apakan (gedungnya) karena kita tidak mungkin membangun sesuatu yang kita tidak pernah tahu itu milik siapa dan punya siapa, bisa masuk pasal yang diperkarakan orang lain," kata Eri, Kamis (26/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah warga setuju digunakan fasum atau apa, ya, nanti kita lihat aturannya dulu. Jangan sampai kita menganbil langkah tidak sesuai aturan," tambahnya.
Sebelumnya salah satu penghuni berharap agar warga Gedung Setan diberi jatah rumah susun. Namun Eri tak dapat memastikannya karena banyak yang tidak ber-KTP Surabaya.
"Kita berhitung dulu, jadi makanya dilihat, dulu tiba-tiba tinggal di sini buat KTP. Kita tata mulai sekarang. Rusun itu yang antre sudah lebih dari 15 ribu. Sudah enggak mungkin. Makanya digerakkan dengan rusunami. Untuk kelompok warga yang sudah mulai bisa menggerakkan ekonominya dengan harga murah," jelasnya.
Sementara itu Camat Sawahan Amiril Hidayat mengatakan para penghuni disarankan pindah tinggal ke saudara terdekat atau menyewa kontrakan maupun rumah kos.
"Intinya pemkot belum bisa mengintervensi gedung tersebut, karena bukan aset dan status kepemilikan belum jelas," tegasnya.
Soal permintaan opsi pengungsi untuk diberi jatah rumah susun, Amiril belum bisa memastikan. Namun pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
"Untuk bangunan yang sudah tua akan bahaya apabila kembali ke situ, sementara dikosongkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau masalah antrean (rusun) kami ngikut info dari DPRKPP aja," pungkasnya.
(esw/iwd)
