.webp)
Usulan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengemuka. Tokoh Muda Nahdliyin Jawa Timur KH Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) menyebut wacana itu tidak pas.
"Terkait wacana akan digabungkannya institusi Polri ke dalam kementrian dalam negeri menurut saya kurang pas," kata Gus Ubaid saat dikonfirmasi, Minggu (1/12/2024).
Wacana itu, kata Gus Ubaid, terkesan dipaksakan. Selama ini Polri sudah bekerja dengan baik sebagai institusi yang berada langsung di bawah komando Presiden RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi terkesan seperti dipaksakan karena kecemburuan beberapa institusi lain kepada institusi Polri. Salah satu peran Polri sebagai penjaga kamtibmas di dalam negeri sudah tepat berdiri sendiri dan langsung di bawah komando presiden," jelasnya.
"Memang selama ini banyak kejadian yang mencoreng nama baik Polri terkait oknum dari dalam institusi penegak hukum tersebut, dan Kapolri sangat tegas dalam mengambil sikap kepada oknum anggotanya yang jelas-jelas melanggar hukum dan kode etik," tambahnya.
Dewan Pembina Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) itu menyebutkan bahwa Polri tidak perlu masuk dalam Kemendagri dengan berbagai kinerja polisi saat ini yang sudah positif.
"Jika kita melihat sejarah pemisahan institusi Polri dengan ABRI pada saat awal awal reformasi tentunya kita tahu maksud dan tujuannya. Menurut saya pribadi semakin kesini intstitusi Polri semakin baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terbuka, transparan, cepat, cekatan, dan mengayomi. Bahkan Kapolri meminta langsung masyarakat mengkritisi intistusinya yang dirasa kurang bagus," jelasnya.
"Di berbagai platform unggahan video saya melihat Kapolri dengan jelas-jelas sengaja mengundang komedian stand up comedy, jokes-jokesnya pun menurut saya sangat kritis sekali kepada Polri. Bahkan Kapolri dan jajarannya saya melihat tertawa lepas dengan kritikan para komedian tersebut," tambahnya.
"Sekali lagi saya kurang sependapat jika Polri digabungkan dengan kemendagri dan saya berharap Polri ke depan semakin menjadi lembaga yang benar-benar tangguh, transparan, mengayomi masyarakat, dan semakin presisi," tandasnya.
(dpe/fat)
