.webp)
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan ke Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya. Ia meninjau penerima manfaat program sosial yang ternyata terputus di tengah jalan.
Gus Ipul menyebut, ia ingin memastikan terdapat kesesuaian antara data warga yang berhak menerima manfaat program sosial dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Ada penerima manfaat yang terputus di tengah jalan. Sesuai arahan presiden kita perlu memastikan bahwa data kita itu valid. Kita juga temukan ada penerima manfaat yang atas nama misal istrinya, tapi suaminya tidak tahu," ujar Gus Ipul saat ditemui detikJatim, Minggu (17/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, latar belakang para penerima manfaat juga harus benar-benar diperhatikan agar program sosial baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial (Bansos), dan lainnya bisa tepat sasaran.
"Untuk data jumlah yang berhak menjadi penerima manfaat sedang direkonsiliasi BPS dan konsolidasi terkait data. Mudah-mudahan dalam satu, dua bulan ke depan sudah ada data tunggal yang jadi referensi kementerian atau lembaga," tutur Gus Ipul.
Dirinya juga menjelaskan, dalam berbagai program sosial yang diberikan itu, akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Serta dilaksanakan secara berkelanjutan hingga ke tahap pemberdayaan ekonomi.
"Setelah (kebutuhannya) tercukupi (lewat bantuan) maka akan ditingkatkan. Kalau mereka perlu rehab supaya fungsi keluarga itu utuh, maka direhab. Kalau tidak langsung diberdayakan (secara ekonomi). Ada usaha bersama, atau usaha mandiri," jelasnya.
Dalam hal ini, pihaknya juga akan bersinergi dengan Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat yang berhak menjadi penerima manfaat program sosial.
"Kalau data valid intervensi (pemberian program bantuan hingga pemberdayaaan) bisa keroyokan antara Kemensos, Dinsos Provinsi, dengan kota atau kabupaten bisa berbagi sasaran. Kita sedang diskusi ke depan untuk intervensi yang sinergis," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam upaya sinkronisasi data dan fakta lapangan yang dilakukan.
"Kami sering menemukan permasalahan bantuan terputus, ini sedang kami klarifikasi penyebab terputusnya, mudah-mudahan ke depan lebih sinergi," kata Novi.
Novi menyebut salah yang perlu disinkronkan di Provinsi Jatim adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Maka dalam hal ini, ia berharap ada sinergi dengan tiap kabupaten/kota.
"Provinsi mengharap ada mediasi antara Kemensos dengan kabupaten/kota sehingga kita memperoleh data yang tepat dan kita tahu apa yang di-support," pungkas wanita yang juga menjabat sebagai Pjs Wali Kota Surabaya tersebut.
(hil/fat)
