.webp)
Pemkab Lamongan mengikuti Desk Verifikasi monitoring center for prevention (MCP) yang digelar oleh Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK), Selasa (12/11/2024). Verifikasi MCP ini digelar di Auditorium Randi Yusuf Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan menuturkan, Monitoring Center for Prevention (MCP) di KPK adalah bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
Kegiatan Desk Verifikasi MCP oleh KPK ini, kata Nalikan, diikuti oleh beberapa provinsi yang salah satunya adalah Jawa Timur, dimana Kabupaten Lamongan berada pada pembagian Jawa Timur 4 yang digelar hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kegiatan ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperlukan untuk penilaian MCP KPK telah terunggah dengan baik," kata Nalikan.
Nalikan mengungkapkan, pelaporan MCP KPK dilakukan setiap triwulan. Saat ini, ungkap Nalikan, terdapat 8 area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak.
"Ini adalah upaya dalam pencegahan korupsi sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," ujarnya.
Dijelaskan oleh Nalikan, MCP Lamongan sepanjang tahun 2018 - 2024 terpantau dinamis. Tahun 2022, Lamongan berada di peringkat 7 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Jawa Timur. Lalu di tahun 2024 per tanggal 16 Agustus, indeks MCP Lamongan berada dalam peringkat 6 nasional dan tetap di peringkat 1 untuk Provinsi Jawa Timur dengan nilai 58.
"Hasil survei penilaian integritas (SPI) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2023, nilai SPI Lamongan sebesar 80,41 berada pada peringkat 3 Jawa Timur," pungkasnya.
(abq/iwd)
