.webp)
Operasi tangkap tangan (OTT) telah menjadi sorotan utama di Indonesia. Cukup banyak kasus-kasus besar yang terungkap dalam mekanisme ini. Yang terbaru adalah berita penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena dugaan suap pada salah satu vonis mereka.
Meski banyak orang sudah familiar dengan istilah OTT, pemahaman mendalam tentang definisi, tujuan, dan prosedur pelaksanaannya masih perlu diperjelas. OTT adalah salah satu metode yang digunakan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, yang merupakan masalah serius di Indonesia.
Definisi dan Tujuan OTT
Menurut jurnal Kebijakan Ekonomi Volume 18 Tahun 2023 Universitas Indonesia, berjudul Pengaruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat (Studi Kasus KPK), yang ditulis Wardhana Ardy Syahputra dan Muhammad Halley Yudhistira, OTT adalah metode penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi saat mereka melakukan tindakan koruptif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
OTT berfungsi sebagai indikator kinerja KPK yang dikenal masyarakat, meskipun penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya bergantung pada metode ini. Tujuan utama OTT adalah menangkap pelaku korupsi secara langsung saat mereka melakukan tindakan melanggar hukum.
Proses ini dimulai dari pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Setelah KPK mendapatkan cukup bukti, operasi penangkapan tersangka dilaksanakan secara rahasia. Kegiatan ini tidak hanya menindak pelaku, tetapi memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Prosedur Pelaksanaan OTT
Operasi Tangkap tangan tentu memiliki prosedur khusus dalam setiap prosesnya, berikut adalah prosedur pelaksanaan OTT mulai dari pengumpulan informasi hingga proses hukumannya.
1. Pengumpulan Informasi
Prosedur pertama, KPK akan mengumpulkan informasi dan bukti awal tentang dugaan tindak pidana korupsi. Bukit ini bisa berasal dari laporan masyarakat atau hasil penyelidikan internal. Informasi yang akurat sangat penting untuk memastikan kesuksesan operasi.
2. Perencanaan Operasi
Setelah informasi terkumpul, KPK kemudian merencanakan operasi dengan cermat. Ini termasuk menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan penangkapan. Proses perencanaan ini melibatkan berbagai pihak dalam KPK untuk memastikan operasi berlangsung dengan aman dan efektif.
3. Pelaksanaan Penangkapan
Setelah rencana tersusun matang, tim KPK akan melaksanakan penangkapan di lokasi yang telah ditentukan. Penangkapan ini dilakukan secara cepat dan terukur untuk memastikan bahwa tersangka tidak dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kecepatan dan ketepatan adalah kunci dalam tahap ini.
4. Konferensi Pers
Setelah penangkapan, KPK segera mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kronologi penangkapan, profil tersangka, serta barang bukti yang ditemukan. Ini bertujuan memberikan transparansi kepada publik mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Media massa biasanya langsung memberitakan berita ini, sehingga informasi cepat menyebar ke masyarakat.
5. Proses Hukum Selanjutnya
Setelah OTT, kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan pengumpulan lebih banyak bukti dan persiapan untuk membawa kasus ke pengadilan.
Statistik OTT dan Perkembangannya
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit dibuktikan, terutama dalam konteks hukum pidana. Pemberi dan penerima suap sering melakukan kejahatan secara tersembunyi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan barang bukti.
Maka dari itu, OTT menjadi salah satu sistem penting yang dimiliki KPK, dan paling dikenal dalam menangani kasus-kasus korupsi. Sejak pertama kali diterapkan pada 2005, OTT mengalami peningkatan signifikan. Pada 2018, KPK berhasil melakukan OTT sebanyak 30 kali, menjadikannya sebagai tahun puncak dalam sejarah OTT di Indonesia.
Meskipun demikian, kinerja KPK tidak hanya diukur dari jumlah OTT yang dilakukan. Misalnya, pada tahun 2021, KPK mencatat enam kali OTT dan menerbitkan 105 Surat Perintah Penyidikan dengan jumlah tersangka mencapai 123 orang.
Ini menunjukkan bahwa penetapan tersangka yang diperoleh melalui OTT hanya sekitar 5% dari total kegiatan penyidikan KPK. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya berfokus pada OTT, tetapi juga pada berbagai upaya lain dalam pemberantasan korupsi.
Pentingnya Peran Masyarakat
Masyarakat tentu memiliki peran penting dalam keberhasilan menangkap koruptor melalui OTT. KPK sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai adanya dugaan.
Informasi yang benar dan disertai bukti kuat sangat membantu dalam menyelesaikan perkara korupsi. Kebanyakan OTT yang terjadi bukan merupakan pemberian informasi yang pertama kali.
Sumber informasi utama berasal dari proses penyadapan KPK berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti masyarakat serta info akurat yang terpercaya dari orang-orang di sekitar target yang akan ditangkap.
Hasil penelitian di jurnal juga menunjukkan, kegiatan OTT dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Setiap kali KPK melakukan OTT, masyarakat cenderung lebih aktif dalam melaporkan kasus-kasus korupsi lainnya.
Namun, terdapat tren penurunan jumlah laporan masyarakat pada 2020 dan 2021, yang berbanding lurus dengan penurunan jumlah kegiatan OTT oleh KPK. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi perlu dijaga dan ditingkatkan.
Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.
(ihc/irb)
