.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap di Surabaya. Kegiatan ini digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (08/10/2024).
Deklarasi ini terdapat di 23 provinsi dan akan dilakukan secara serentak. Dalam kesempatan ini, AHY menyoroti pentingnya penanganan mafia tanah dan percepatan sertifikasi lahan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"National law, luar biasa, akibat waktu-waktu mafia tanah ini. Jadi tidak boleh kita enteng-enteng saja, kita harus hadir secara langsung," ujar AHY di Grahadi, Selasa (8/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan, upaya pemberantasan mafia tanah harus dilakukan dengan serius. Menurutnya, pendekatan top down yang melibatkan dukungan penuh dari kepolisian hingga tindakan langsung dari masyarakat, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
 AHY saat Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap di Surabaya Foto: Sri Rahayu/detikJatim |
AHY juga menekankan, pentingnya percepatan penyelesaian sertifikasi lahan bagi masyarakat. Sertifikasi lahan, menurutnya, tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi secara signifikan.
"Ekonomi balik aja, nilai kapal ekonomi juga akan tercipta dengan status kota terlebih-lebih. Karena investasi akan dibenda, digalihkan, dan disiapkan ekosistemnya," lanjutnya.
Dari 2017 hingga 2024, pemerintah telah menjalankan program sertifikasi lahan secara masif, di antaranya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). AHY menyebut, lebih dari 118 juta sertifikat tanah telah diterbitkan, hampir mendekati target 120 juta.
"Per hari ini 118 juta pendidikan tangan lebih yang tidak terregistrasi. Dari target 120 juta pendidikan tangan yang masih ada, ini juga sebuah pencapaian," paparnya.
Namun, AHY mengingatkan, sertifikat lahan harus dimanfaatkan dengan bijak. Banyak masyarakat yang bertanya apakah sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan pinjaman.
AHY menegaskan, hal ini bisa dilakukan, namun harus memiliki tujuan yang jelas, seperti pengembangan usaha.
"Kalau untuk menambah mendapatkan modal usaha untuk berproduksi, silakan. Dan itulah bagian dari perlu sarana ekonomi rakyat," tambahnya.
Pentingnya pemberdayaan UMKM juga diangkat oleh AHY dalam pidatonya. Ia menyoroti peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yang berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia.
"UMKM perlu kita lakukan karena 60% kontribusi pada PDB kita dan menyerap 90% lebih penegak kerja di Indonesia," ungkapnya.
AHY menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sertifikasi lahan dan pemberantasan mafia tanah, menurutnya, tidak hanya soal legalitas tanah, tetapi juga soal menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Ini yang menjadi semangat, menyerap BPPK bukan hanya penerusan dengan tanah, mengatur tanah dan mengatur legal standing-nya, tetapi lebih juga, tapi juga diarahkan bagaimana kita bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua," imbuhnya.
Dengan adanya deklarasi ini, AHY berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus bekerja sama dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.
(irb/hil)
