.webp)
Pemkab Sumenep berhasil mendapat penghargaan dalam bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Plt. Bupati Sumenep Dewi Khalifah.
Penyerahan penghargaan bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, sejumlah pejabat utama ikut mendampingi Plt. Bupati Sumenep diantaranya Sekretaris Daerah, Edy Rasyadi, Kepala Bappeda Aref Firmanto dan Asisten Pemerintahan Pemkab Sumenep, Didik Wahyudi.
Pemkab Sumenep berhasil mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai berhasil dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dengan nilai BB, naik dari tahun sebelumnya yang meraih nilai B.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Plt Bupati Sumenep Dewi Khalifah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu peningkatan nilai SAKIP Sumenep. khususnya perangkat daerah yang telah bekerja keras meningkatkan capaian nilai SAKIP. Sebab, baru tahun ini, Kabupaten Sumenep meraih predikat BB.
"Dari B menjadi BB itu tidak mudah. Kabupaten Sumenep berusaha menaikkan nilai itu dan alhmadulilah berhasil" kata Dewi usai menerima penghargaan di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Penghargaan itu menurut perempuan yang juga ketua Muslimat Sumenep itu berkat kerja keras semua pihak karena indikator atau penilaian banyak dan melibatkan begitu banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kerja keras itu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan komponen penilaian yang ditentukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengawasan.
"Setiap OPD harus bekerja berdasarkan RPJMD dan indikator-indikator utama, Jadi di setiap kegiatan itu memang diukur mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaannya," katanya.
OPD juga sampai ikut monitoring, evaluasinya. Kemudian juga termasuk standar-standar pelaporannya harus terpenuhi.
Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan capaian SAKIP dalam 10 tahun terakhir (2014-2023) menunjukkan tren yang positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
"Hal ini menggambarkan komitmen kuat Pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil" terang Anas.
Ada 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.
(abq/iwd)
