.webp)
Anggota DPRD Gresik periode 2024-2029 menggelar rapat paripurna perdana. Rapat tersebut mengesahkan enam fraksi dan usulan calon pimpinan definitif.
Dari empat parpol yang punya jatah menduduki kursi pimpinan, cuma PDI Perjuangan (PDIP) yang belum menyetorkan nama.
Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan menegaskan tak ada masalah berarti terkait belum adanya nama yang akan menduduki kursi pimpinan DPRD Gresik. Sesuai dengan aturan internal partai, hak kursi pimpinan DPRD ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan saat ini, Megawati masih berada di Rusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menunggu beliau pulang dari kunjungan kerja ke Rusia. Beberapa daerah lain juga masih menunggu, jadi tidak hanya Gresik," tegas Mujid, Jumat (20/9/2024).
Kendati begitu, PDIP telah menunjuk Noto Utomo sebagai ketua fraksi. PDIP pun bisa ikut mengawal proses penyusunan tata tertib dewan.
"Setelah surat rekomendasi (pimpinan DPRD) turun, tentu akan segera kami kirimkan ke sekretariat dewan untuk proses pengesahan," tambahnya.
Berdasarkan hasil Pileg 2024, ada empat parpol yang punya jatah duduk di kursi pimpinan DPRD Gresik. Keempat parpol itu adalah PKB, Gerindra, dan Golkar.
Ketua Sementara DPRD Gresik Abdullah Hamdi menjelaskan, pihaknya masih menunggu PDIP untuk menyetorkan nama pimpinan dewan. Ketua definitif tidak akan bisa dilantik selama struktur pimpinan belum rampung.
"Hanya PDIP yang belum mengirimkan nama. Sehingga, proses pelantikan ketua definitif akan menunggu struktur pimpinan selesai," jelasnya.
Sementara itu, tiga parpol sudah menunjuk kadernya untuk menduduki pimpinan legislatif Gresik. Masing-masing adalah Syahrul Munir dari PKB, Luthfi Dhawam dari Gerindra, dan Ahmad Nurhamim dari Golkar. Mereka menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Gresik.
Abdullah menambahkan, meski unsur pimpinan legislatif belum terbentuk, enam fraksi telah diputuskan. Masing-masing terdiri dari empat fraksi tunggal dan dua fraksi dari gabungan parpol.
"Mereka juga telah mendelegasikan anggotanya dalam tim perumus rancangan tatib dewan. Selanjutnya, itu menjadi dasar hukum penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD)," pungkasnya.
(hil/iwd)
