.webp)
Presiden Jokowi telah melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial RI. Gus Ipul didapuk menggantikan Tri Rismaharini yang maju di kontestasi Pilgub Jawa Timur dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo menanggapi hal ini. Suko mengatakan, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi adalah upaya untuk bisa membuat kondisi pemerintahan aman dan nyaman. Terlebih, Gus Ipul hanya menjalankan jabatan sebagai Mensos selama 40 hari.
"Yang dipilih tentu saja orang yang bisa membuat aman dan nyaman Jokowi, dan bagi kebijakan dalam jangka pendek itu bisa teratasi. Saya rasa tidak ada tugas khusus, apalagi dalam jangka satu bulan lebih banyak untuk membangun ketenangan saja," kata Suko Widodo ketika dikonfirmasi detikJatim, Kamis (12/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suko menyebut, Gus Ipul tidak mungkin akan menjalankan program, karena memang masa jabatan yang diemban tidak terlalu lama. Sehingga, Eks Wali Kota Pasuruan itu nanti akan lebih banyak pada acara-acara selebrasi dan mengandung ketenangan.
Lantas, apakah Gus Ipul bisa masuk Pemerintahan Prabowo? Atau nanti Gus Ipul akan ditendang dari pemerintahan yang baru?
"Kalau melihat sejarah kemenangan Prabowo-Gibran ketika Pilpres kemarin, NU cukup andil dalam kemenangan itu. Saya kira Gus Ipul bisa berpotensi menjadi bagian orang-orang yang nantinya akan dipilih Prabowo," terangnya.
Nahdlatul Ulama (NU), tambah Suko, dianggap telah berjasa menjaga situasi dan mendukung pemerintahan dalam kontestasi Pilpres yang telah berjalan Februari 2024 lalu.
Lebih lanjut, dalam konteks komunikasi politik, Suko menyebut, pelantikan Gus Ipul menjadi Mensos ini bisa saja menjadi strategi Jokowi untuk menjaga eksistensi NU.
"Ini kan urusannya berkaitan dengan masa jabatan, tapi kalau dalam komunikasi politik bisa saja ini menjadi bagian strategi Pak Jokowi untuk menjaga eksistensi masyarakat, khususnya masyarakat NU," pungkasnya.
(irb/hil)
