.webp)
Puluhan Petani hutan gabungan dari Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) Blitar turut menyuarakan deklarasi Pilkada Jatim 2024 aman dan damai. Mereka menggelar aksi untuk menyuarakan pemilu damai di Pantai Pasur Bakung Kabupaten Blitar.
Ketua FPPM Blitar Raya Joko mengatakan aksi tersebut bertajuk 'Deklarasi Pilkada Jatim Aman dan Damai Tahun 2024' itu dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Jatim. Dalam kegiatan yang digelar pada Selasa (10/9/2024) itu, maksud dan tujuan deklarasi tersebut adalah ingin menjadi patronase petani hutan di Jatim khususnya.
"Kami (FPPM Blitar Raya) menyatakan sikap dengan tegas bahwa dalam tahun 2024 ini, di momen Pilkada, kita ingin menyampaikan pesan moral kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam centrum Petani Muda," kata Joko dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko menjelaskan para petani ingin memberanikan diri menjadi bagian yang menyuarakan bahwa Pilkada Jatim harus berjalan dengan damai, tanpa chaos. Ia beharap dengan Pilkada yang lancar dan damai, akan terpilih pemimpin yang mampu melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pemuda, dan sosial di Jatim secara khusus.
"Kami berkomitmen untuk Indonesia, ini juga akan menjadi satu komitmen bersama yang hadir dari Kota Bung Karno Blitar untuk Indonesia. Pilkada di manapun tempatnya, khususnya di Jatim, harus berjalan dengan lancar, damai, tanpa black campaign, dan tanpa kampanye-kampanye yang sifatnya memecah belah sosial dan mengganggu pertumbuhan," imbuhnya.
Sebelumnya, FPPM hanya melakukan pernyataan sikap dan beberapa kali melakukan aksi turun jalan dalam bentuk diskusi terkait kesejahteraan petani saja. Namun kali ini, mereka ingin menyatakan sikap di depan publik.
"FPPM Blitar raya siap menjadi patronase dan percontohan bagi petani dan pemuda lainnya dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Kami hadir hari ini dengan forum diskusi yang terstruktur, harapannya bisa menjadi patronase dari pemuda lain untuk berani bersikap, berkomitmen, dan memperjuangkan kemajuan negeri," ujarnya
Joko menegaskan pihaknya menolak praktik politik uang. Serta, didasarkan pada pergerakan FPPM Blitar yang mengamalkan ajaran-ajaran patriotisme dari Presiden RI pertama Bung Karno dan berharap dapat menjadi contoh bagi pemuda lain untuk berani bersikap dan berkomitmen demi kemajuan bangsa dan negara.
"Kami sangat mengharamkan atau melarang setiap paslon, baik di level Jatim maupun di level kabupaten atau kota, yang melakukan money politik untuk merebut suara. Kita tahu bahwa efek dari money politik itu sangat kompleks, bisa sampai pada level korupsi yang seharusnya menjadi kebutuhan dan hak rakyat," tutupnya.
(abq/fat)
