.webp)
Rencana pindahnya Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) masih ditangguhkan. Presiden Jokowi menyebut, ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan sebelum kepindahan ASN.
Salah satu aspek utama adalah terkait fasilitas. Presiden tidak ingin ASN pindah ke IKN sebelum fasilitas di Ibu Kota baru itu siap sepenuhnya, baik untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari.
"IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah langsung pindah. (Perlu dipastikan) apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, apakah air dan listriknya siap," kata Jokowi usai peresmian Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jumat (6/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun belum dapat memastikan secara teknis kapan kepindahan ASN, bahkan termasuk kepindahannya ke IKN akan dilakukan.
"Termasuk saya juga sama, (akan) pindah jika memang betul-betul (fasilitas) sudah siap. Tapi akan kita terus berkunjung ke sana (setiap) 3 atau 4 hari untuk berkoordinasi dengan otorita IKN," ujarnya.
Pihaknya juga ingin memastikan bahwa rencana pembangunan di IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan.
"Karena kita membangun ekosistem besar, karena kita harapkan nanti interaksi antara masyarakat dan warga, sehingga betul-betul (terbentuk) sebuah komunitas yang hidup. Baik dari ekonomi, sosial, budaya dan lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas mengatakan, ASN tidak jadi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada September 2024.
Menurutnya, 14 tower hunian di IKN yang sudah siap ditempati apabila ASN pindah bulan September 2024. Namun, Presiden Joko Widodo ingin infrastruktur di IKN betul-betul siap saat ASN pindah, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital. Sebab, menurutnya, pemindahan ASN ke IKN bukan sekedar pindah kantor saja, namun ada perubahan menuju budaya digital.
(ihc/hil)
