.webp)
Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo diwarnai aksi demo mahasiswa. Demo diwarnai aksi dorong dengan aparat kepolisian.
Aksi dorong-dorongan itu terjadi saat peserta demo dihadang menuju kantor DPRD tepatnya di jalan Suroyo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
Ratusan mahasiswa tergabung di organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emosi mahasiswa reda setelah sebanyak 15 anggota DPRD yang baru saja dilantik keluar menemui massa. Mereka kemudian menggelar dialog dengan meminta anggota DPRD melepas dasi dan kemeja dan duduk di jalan bersama-sama.
Adapun tuntutannya, mahasiswa menolak upaya Badan Legislatif (Baleg) DPR yang hendak merivisi putusan MK Nomor 70/ PUU-XXII/ 2024, Tentang batas usia pencolanan Pilkada.
Para mahasiswa juga mengecam dan menolak hasil rapat panja RUU Pilkada dan badan legeslatif yang memasukkan kembali pasal istitusional pasal 40 ayat 1 UU Nomer 10 tahun 2016, yang mana keputusan MK nomer 60.
Pada amar putusan dalam pokok permohonan ayat 2, menyatakan kedua atas UUD Nomer 1 tahun 2005, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undan nomer 1 tahu 2012, tentang pemilihan.
"Kami datang, karena DPRD ini adalah perwakilan rakyat, jadi harus merasakan jeritan rakyat pada hari ini. Dengan simbol mereka harus melepas dasi, jas dan lain-lainnya, agar bisa duduk bersama kami sebagai rakyat," kata Ketua Cabang HMI, Dedi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan jika pihaknya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena sudah memang seharusnya demokrasi ditegakkan dan tidak seharusnya keputusan MK dikaji kembali.
"Itu sudah bersifat final dan harus dilaksanakan. Jadi saya tetap mendukung kawan-kawan dari mahasiswa," kata Ketua DPC PKB Kota Probolinggo itu.
Oleh karena itu, lanjut Mujib, ada 15 anggota DPRD Kota Probolinggo melepas jas dan dasinya sebagai bentuk dukungan. Sebab, jika tidak ada rakyat, maka dirinya dan yang lainnya tidak bisa duduk di kursi DPRD.
"Maka dari itu, apapun perintah dari mereka akan kami laksanakan. Karena sebelumnya selama saya menjabat sebagai Ketua DPRD, segala aspirasi tidak ada yang saya tidak teruskan," ungkapnya.
(abq/iwd)
