.webp)
Pembentukan badan ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Jokowi 15 Agustus 2024. Dijelaskan dalam beleid itu ada satu kedeputian di Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilebur ke Badan Gizi Nasional, tepatnya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional," ujar pasal 55 beleid itu, Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya di dalam pasal 52 beleid itu disebutkan pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bisa didapatkan dari 2 sumber. Pertama, anggaran negara atau APBN dan kedua sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
"Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal itu dilansir dari detikFinance, Minggu (18/8).
Dijelaskan juga bahwa Kepala Badan Gizi Nasional nantinya akan ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Kepala dan Wakil Kepala Badan juga akan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri dan wakil menteri.
Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran khusus peningkatan gizi anak sekolah dalam anggaran pendidikan. Ini masuk dalam anggaran pendidikan APBN 2025 yang akan menjadi tanggung jawab Prabowo, jumlah yang ditetapkan untuk anggaran pendidikan totalnya senilai Rp 722 triliun.
Secara rinci, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis yang masuk dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.
Dia menyebut pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap program tersebut. Program Makan Bergizi Gratis disebut bertujuan menciptakan anak-anak cerdas di Indonesia. Selain itu ekonomi di level UMKM juga diharapkan bisa tumbuh.
"Untuk program prioritas presiden terpilih, makan bergizi yang Rp 71 triliun sudah ada di sini. Sekarang terus disempurnakan tujuannya adalah menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi di lokal juga akan ditekankan," katanya dalam Konferensi Pers RAPBN 2025: Transisi Efektif & APBN Kredibel di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Soal Badan Gizi Nasional sendiri, menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi, pembentukannya dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo.
Dalam Perpres 83 tahun 2024, disebutkan satu kedeputian di Badan Pangan Nasional juga bakal dilebur ke dalam Badan Gizi Nasional. Maka dari itu Arief mengatakan institusinya akan membidani lahirnya badan baru ini.
"Badan Gizi Nasional kita persiapkan bersama untuk dapat mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis dan Perpres No. 83 sudah ditandatangani Pak Presiden Jokowi," beber Arief ketika dikonfirmasi detikcom.
(dpe/fat)
