.webp)
Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo memprediksi panas antara PBNU dengan PKB tidak akan berpengaruh terhadap posisi Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
"Saya kira Cak Imin akan tetap pegang PKB di tengah situasi yang memanas antara PBNU dan PKB," kata Suko saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (14/8/2024).
Suko menyebut Cak Imin bisa saja terancam dari kursi Ketum PKB kecuali jika ada intervensi kuat dari pihak luar. Namun, PKB dan Cak Imin akan tetap sekuat tenaga mempertahankan teritorinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika tak ada intervensi dari luar, saya kira Cak Imin tetap pegang PKB. Saat ini kita tahu PKB menjadi parpol yang solid," tegasnya.
Suko lantas berbicara terkait penyelesaian konflik antara PBNU dan PBNU saat ini. Menurutnya, perlu komunikasi intens di antara keduanya untuk menyelesaikan konflik
"Harus ada komunikasi politik yang clear. Kalau masing-masing ngotot tidak akan mendapat apa-apa," kata
Suko menilai baik PKB dan NU punya sejarah panjang serta mempunyai keterkaitan satu sama lain. Keduanya sulit untuk dipisahkan.
"Kalau titik awal memang dari dokumen-dokumen yang saya baca lahir di era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) kemudian NU bersifat kultural, untuk bermain membuat keputusan negara harus ada organ resmi, munculah PKB," ujarnya.
Dalam perjalanannya, kata Suko muncul konflik antara Gus Dur dan Cak Imin yang menjadi perdebatan sampai hari ini. Sejak itu, Suko melihat ada semacam hubungan yang tidak terlalu mesra walaupun sebetulnya secara entitas kultural, PKB dan NU wataknya sama yakni kalangan Islam yang berada di pedesaan.
"Ketika muncul konflik ini, ini merupakan konflik terbesar kedua setelah dulu Gus Dur. Dulu PKB dengan Gus Dur. Sekarang organisasi dengan organisasi. Pada bertanya mana ayam, mana telur. Jadi rumit sekali," ujarnya.
Suko mengemukakan dalam konteks komunikasi politik, saat ini harusnya menjadi titik krisis, di mana diselesaikan dengan negosiasi dan pembicaraan.
"Karena kalau konflik terus yang rugi ya kedua belah pihak. Lapak-nya sama, kulturnya sama, banyak orang NU di PKB. Maka harus ada kejelasan," ucapnya.
Selain itu, jika konflik berlanjut maka yang rugi adalah demokrasi di Indonesia. Karena Baik NU maupun PKB bagian instrumen dari kekuatan masyarakat yang bisa memberikan solusi terhadap pembangunan.
"Kalau ini konflik terus terjadi krisis partai politik, dan itu tidak bagus bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Harus ada komunikasi politik yang clear. Kalau masing-masing ngotot tidak akan mendapat apa-apa," tandasnya.
(faa/iwd)
