.webp)
PKB akan menggelar muktamar ke-6 pada 24-25 Agustus 2024. Sekretaris Organization Committee (OC) Zainul Munaschin menyebutkan acara ini akan dihadiri 5.500 pengurus dan kader PKB. Namun Ketum PBNU KH Yaqut Cholil Staquf mengaku belum mendapat undangan Muktamar PKB.
"Sampai sekarang belum ada undangan, sampai sekarang belum ada undangan. Kami tidak persoalkan juga. Silakan saja gitu, ya," kata kiai yang akrab disapa Gus Yahya usai menggelar konferensi pers terkait permintaan ratusan Kiai PBNU Perbaiki PKB di Surabaya, Selasa (13/8/2024).
Gus Yahya mengaku tidak tahu terkait tradisi Muktamar PKB yang mengundang pihak PBNU. Sebab menurutnya, dia baru saja memimpin PBNU pada akhir 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ndak tahu tradisi karena saya ketum baru sekarang. Saya nggak tahu ketum dulu diundang, saya juga nggak tahu," jelasnya.
Gus Yahya juga mengaku hanya mengetahui bahwa ada sejumlah kiai, ulama khos NU, biasanya diundang dalam Muktamar PKB. Karena cukup banyak ulama NU yang merupakan tokoh PKB.
"Biasanya begitu (Tokoh NU diundang), karena banyak tokoh PKB itu tokoh NU juga. Biasa saja itu," tegasnya.
Gus Yahya mengingatkan agar PKB memenuhi aspirasi dari warga NU, bahwa PKB memiliki hubungan historis terlahir dari rahim NU, yakni pada 1998 lalu.
"Tahun 1998 di tengah suasana reformasi, ada diskusi ketat antara para kiai, dan kemudian diputuskan PBNU untuk mendirikan partai baru karena permintaan warga dan kiai NU sehingga didirikanlah PKB. Di dalam putusan itu ada wawasan yang disiapkan sejak awal untuk mendudukkan hubungan NU dan PKB sedemikian rupa dan tetap setia pada khittah, dan memenuhi aspirasi kiai, warga," jelasnya.
"Maka dibuatkan struktur terpisah sama sekali, dan hal yang menyangkut politik diserahkan ke PKB sepenuhnya. Desain itu disiapkan untuk jadi DNA PKB, sehingga misalnya dengan sangat jelas diatur di situ ada dewan syuro, dewan tanfidziyah yang jadi cermin struktur NU. Kemudian diposisikan bagaimana peran dari ulama di dalam PKB. Kita melihat sejak 2006 lebih 15 tahun lalu terjadi gejolak, dan PKB mengalami metamorfosis sedemikian rupa semakin jauh dari desain dasar saat didirikan," tambahnya.
Gus Yahya mengaku saat ini muncul desakan dari banyak kiai untuk memperbaiki PKB agar kembali ke khittah awalnya berdiri.
"Sekarang muncul desakan kuat kiai bagaimana NU menyikapi itu, karena dulu NU yang membuat desain PKB termasuk mengkampanyekan sehingga PKB jadi partai cukup besar pada pemilu 1999 saja PKB dapat 13 persen. Sekarang NU nggak mau nyampuri atau operasi politik yang dilakukab PKB, karena NU tidak campur tangan di politik praktis. Tapi NU ingin mengupayakan perbaikan di PKB sebagaimana desain awal, kembali ke desain awal saat didirikan NU," jelasnya.
Soal batas waktu, Gus Yahya mengaku tidak terlalu memusingkan soal waktu. Dia hanya ingin agar PKB mengembalikan fungsi Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziyah pada semestinya seperti awal PKB didirikan.
"Ya Muktamar kan agenda rutin PKB, tapi tanggung jawab moral tidak dibatasi ya. Seperti orang tua ke anak, kalau ada apa-apa sama anak kan orang tua juga ikut disalahkan," jelasnya.
"Persoalan kami bukan muktamar, ini persoalan bagaimana mekanisme politik yang normal ada aspirasi, ada lembaga politik. Lah kami kan dalam posisi civil society walaupun dengan hubungan khusus dengan latar belakang PKB seperti itu. Ini bagaimana aspirasi kami diagregasikan oleh lembaga politik itu," tandasnya.
(dpe/fat)
