Usai ramai-ramai konflik tiga rukun warga (RW) dengan sekolah Kristen Petra di Jalan Raya Manyar Tirtosari, perwakilan tiga RW akhirnya buka suara. Mereka mengungkapkan pembelaan hingga terkait iuran keamanan yang menjadi penyebab konflik tersebut.
Di lingkungan sekitar Sekolah Petra Surabaya, terdapat tiga RW, yaitu RW IV Menur Pumpungan, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo; RW V Manyar Sabrangan, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo; dan RW VII Klampis Ngasem, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo.
Ketiga RW itu menyatakan akar masalah konflik dengan Sekolah Petra adalah kemacetan saat jam masuk dan pulang sekolah yang disebabkan kendaraan para orang tua wali murid, dan masalah iuran keamanan.
Jubir RW IV, V, dan VII Kompleks Perumahan Tompotika Surabaya Triawan Kustiya mengatakan, sekolah Petra memiliki 1.700 siswa. Ia mencontohkan bila dari 1.700 siswa yang diantar ada 1.000 anak, maka ada 1.000 kendaraan saat mengantar dan menjemput siswa. Ada 7-8 pintu masuk Kompleks Perumahan Tompotika untuk menuju sekolah Petra.
"Jalan yang ada di Tompotika ini kan bukan jalan kelas satu yang tidak bisa diisi dengan kendaraan yang banyak sehingga membuat trouble (macet). Padahal, masalah kemacetan itu kami tujuh pintu, itu kami buka semua dan masih macet," ujar Triawan kepada detikJatim di rumah Ketua RW VII Yasid Asmudi, Jumat (2/8/2024).
Triawan menyebut ada tiga tempat drop off atau tempat diturunkannya siswa, yakni perempatan Manyar Tirtomulyo dan dua titik di Manyar Tirto Asri. Namun, semuanya macet saat jam mengantar dan menjemput siswa.
"Dengan macet seperti itu, kami merasa tidak nyaman. Karena pikiran kami kalau terjadi sesuatu, misalnya ada kebakaran, sementara Petra mengantar atau jemput anak sekolah, sementara pintu masuknya itu macet, terus mobil damkar harus segera menuju ke sini, bagaimana pertanggungjawabannya? Belum lagi emergency warga, misalnya kena serangan jantung harus pergi dijemput ambulans nggak bisa juga. Itulah yang menjadi persoalan di warga kami, sehingga warga kami sebenarnya keberatan dengan adanya Petra di sini," ujarnya.
Soal pengakuan Petra yang menyebut ada penutupan akses jalan ke sekolah, Triawan menjelaskan, pihak RW pernah menerapkan one gate system untuk mengurai kemacetan. Hasilnya justru ketiga RW wilayah kompleks dipanggil polsek setempat untuk mediasi diminta membuka portal.
"Ternyata dalam percobaan itu terjadi kemacetan. Akhirnya kami didatangi polsek. Sempat kapolsek marah-marah ke saya kenapa ditutup, tidak ada haknya warga itu menutup jalan ini. Akhirnya dimediasi di polsek. Itu di sana malah kami yang ditekan sama pihak polsek," jelasnya.
Sementara itu, Dishub Surabaya menegaskan akar masalah konflik antara perwakilan RW di Manyar dengan sekolah Petra bukanlah kemacetan. Kabid Lalu Lintas Dishub Surabaya Irwan Andeksa menyebutkan faktor utama konflik adalah tidak adanya kesepakatan iuran keamanan.
"Kemacetan dilihat sampai sekarang ini bukan masalah utama. Ya memang kalau kedatangan dan kepulangan ada drop off, berdampak tapi tidak sampai panjang ke mana-mana," ujar Irwan saat dihubungi detikJatim, Rabu (31/7/2024).
"Sebenarnya intinya di iuran warga yang menjadi masalah. Mungkin belum ketemu. Karena sekolah Petra disidak Wawali IMB keluar tahun 1979, memang sudah lama juga. Intinya belum ketemu terkait iuran, kontribusi Petra ke RW jumlahnya belum ketemu. Belum sepakat intinya," katanya.
Irwan menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali diundang rapat di Komisi C DPRD Surabaya untuk membahas konflik tersebut. Berdasarkan data, jalan yang disebut warga merupakan milik warga itu sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya sebagai fasilitas umum.
Penjelasan RW soal iuran keamanan baca di halaman selanjutnya...
(irb/fat)