.webp)
Angka kemiskinan di Kota Malang mencapai titik terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dari jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa, pada Maret 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang angka kemiskinan turun sebesar 0,35 persen. Dari angka 4,26 persen periode tahun 2023 menjadi 3,91 persen pada periode 2024.
Atau jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur," ujar Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifudin kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).
Umar menjelaskan beberapa faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan di Kota Malang. Di antaranya, tersusun basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM.
Selain itu keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi.
"Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelas Umar.
Meski begitu, Umar mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Karena indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
"Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik," bebernya.
Sementara Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku pada periode Juli 2024 mengalami deflasi sebesar -0,01 persen, di angka 1,83 persen untuk inflasi year on year.
Angka ini, jelas dia, masuk dalam range inflasi yang ditetapkan nasional yaitu 2,5 persen (plus minus satu).
Meski terhitung aman, Wahyu mengingatkan semua pihak tetap waspada gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang.
"Tentu kita harus tetap waspada. Sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga," ujar Wahyu terpisah.
Wahyu menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan beberapa upaya mengantisipasi gejolak harga, terutama untuk komoditas cabai rawit.
Langkah yang diambil di antaranya dengan melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Selain itu rencana strategis lain yang dilakukan adalah memantau harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang.
(mua/fat)
