.webp)
Viral di media sosial konflik antara perwakilan RW di Manyar, Surabaya dengan pengelola kompleks Sekolah Petra yang sempat dimediasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Akar masalahnya iuran keamanan meski perwakilan RW menyebut Sekolah Petra juga menyebabkan kemacetan.
"Menurut saya, konflik apa pun itu jangan sampai merugikan siswa atau anak didiknya. Karena kalau konflik merugikan anak didik, otomatis kondisi belajar mengajar akan terganggu," ujar anggota DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto saat dihubungi detikJatim, Kamis (1/8/2024).
Herlina mengatakan bahwa dalam konflik tersebut pemerintah harus hadir untuk menengahi. Dengan demikian permasalahan ini tidak sampai berlarut dan berkepanjangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika timbul konflik, pemerintah seharusnya mengembalikan pada aturan. Keberpihakan pemerintah (dengan cara) dikembalikan pada aturan. Misalnya, posisi sekolah menyalahi, atau iuran dirasa benar atau tidak," ujarnya.
"Kalau melihat aturan Perda RT, RW, dan LPMK, tidak boleh mengambil pungutan ke warga tanpa seizin kelurahan. Ada itu di Perda. Pungutan sekian itu tetap diberlakukan atau tidak harus sepengetahuan kelurahan. Intinya menjalankan sesuai aturan, baik pihak sekolah maupun RW," tambahnya.
Langkah berikutnya, kata Herlina, memastikan akses jalan itu untuk umum atau memang untuk kalangan terbatas. Berdasarkan pernyataan Wawali Armuji, jalan itu adalah fasilitas umum.
"Kalau pemkot sudah mengkaji jalannya siapa, kalau umum ya nggak boleh ditutup harusnya. Kecuali akses jalan khusus. Kalau fasum, jangankan orang sekolah, orang lewat mau ke mana terus ke mana tetap boleh dong," katanya.
Herlina juga menyarankan untuk menghindari prasangka. Dia menyarankan bila memang sekolah mampu dan berkenan membiayai security untuk mengatur keamanan dan lalu lintas agar tidak macet, ya silakan. Asalkan tidak saling memberatkan satu sama lain.
"Keamanan ini kan tugas bersama. Kalau sekolah punya kemampuan lebih dan mau berkontribusi ya patut disyukuri. Kalau mau menghilangkan prasangka, ya yang mendatangkan (petugas) security pihak sekolah. Saya pikir ini lebih adil, pihak sekolah tidak perlu tanya anggarannya," ujarnya.
(dpe/iwd)
